Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!

image-gnews
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan potensi pembengkakan belanja subsidi bisa terjadi akibat konsumsi bahan bakar minyak yang terus meningkat. (Baca: Bank Dunia: Belanja Subsidi RI Melebihi Batas).

Untuk persoalan ini, Hatta mengaku heran karena pemerintah sudah memiliki program pengendalian konsumsi bahan bakar dan konversi energi. "Hingga saat ini belum terlihat hasilnya," katanya dalam diskusi di kantornya, Rabu, 19 Maret 2014. (Baca: Banyak Cara Membatasi BBM Subsidi tapi Gagal).

Hatta pun meminta pelaksana program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak untuk bertanggung jawab. Dia menekankan pentingnya menahan konsumsi bahan bakar agar tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter. "Sekarang mana program RFID, mana pengendalian? Omong doang!" ujarnya. (Baca: Pemasangan RFID di Jakarta Tak Capai Target).

Pemerintah, kata Hatta, berupaya menjaga keseimbangan fiskal agar defisit anggaran terhadap produk domestik bruto tidak melampaui 3 persen akibat tekanan subsidi. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, Hatta mengatakan, pemerintah akan memilih banyak opsi untuk menjaga defisit anggaran. "Termasuk efisiensi," katanya. (Baca: Sejumlah Posko RFID Ditutup Sementara).

Dalam paparan Indonesia Economic Quarterly, Bank Dunia memperkirakan belanja subsidi Indonesia akan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Lembaga itu memperkirakan pada 2014 belanja subsidi Indonesia akan mencapai 2,6 persen dari PDB. Proporsi belanja subsidi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,2 persen. Bank Dunia juga memperkirakan nilai subsidi akan lebih besar dari jatah yang sudah ditetapkan dalam APBN 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler
Media Malaysia Sebut RI Bantu AS Sembunyikan MH370
Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo  
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro  
KPK Sita Rp 400 Juta, Biaya Nikah Putri Rudi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

18 menit lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Kilas Balik Satu Dekade Kekalahan Prabowo-Hatta dari Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014

20 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa, mengacungkan jempolya saat deklarasi Capres dan Cawapres dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.
Kilas Balik Satu Dekade Kekalahan Prabowo-Hatta dari Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014

Kilas balik 10 Tahun yang lalu, tepatnya 21 Agustus 2014 ketika MK menolak permohonan Prabowo-Hatta dalam hal pembatalan kemenangan pasangan Jokowi-JK.


Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memakai baju adat Betawi saat hadir di sidang tahunan MPR terakhirnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberi sejumlah catatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2025


Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

57 hari lalu

Diskusi Ruang Tengah. Dokumentasi Think Policy
Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

Think Policy menilai pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Selama ini subsidi BBM tidak efektif dan salah sasaran


Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

10 Juli 2024

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Di sisi lain, peningkatan itu berdampak pada membengkaknya belanja negara sekitar Rp 10 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.


Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

3 Juli 2024

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.


Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

20 Juni 2024

Personel Trio Libels, Edwin Manansang memulai karir seabgai PNS di Kementerian Keuangan sejak 1987. Kini, Edwin menjadi PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Twitter
Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, mengoptimalkan industri.


BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

28 Mei 2024

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

16 April 2024

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres

10 April 2024

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) bersama Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa (kiri) berjalan memasuki ruangan saat menghadiri acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres

Hatta Rajasa mengklaim suasana Ramadan dan Idulfitri pasca-pilpres 2024 lebih damai ketimbang 2019.