Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR: Pelantikan Direktur Baru TVRI Tak Sah

image-gnews
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI  Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasiasmita, mempersoalkan pelantikan direksi baru Televisi Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2014. Menurut dia, pelantikan lima direktur itu tak sah karena dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang sudah dipecat. “Hasil seleksi direksi oleh Dewan Pengawas juga tidak sah,” kata Agus di Senayan, Senin, 17 Februari 2014.

Komisi memecat semua anggota Dewan Pengawas pada akhir Januari lalu. Namun sampai kini surat rekomendasi pemecatan belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masih ditahan Ketua DPR Marzuki Alie. Komisi juga akan tetap membekukan anggaran TVRI yang masih sekitar Rp 600 miliar.

Politikus Golkar ini mengatakan Dewan Pengawas dipecat karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Anggota Komisi Komunikasi DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Evita Nursanty, mendesak Ketua DPR Marzuki Alie segera mengirim surat pemberhentian Dewan Pengawas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika surat itu segera dikirim, kata dia, TVRI segera mempunyai Dewan Pengawas baru yang kemudian memilih direksi baru yang lebih kredibel sehingga anggaran lembaga publik itu tidak lagi dibintangi.

"Seharusnya Ketua DPR tahu bahwa keputusan Komisi  memberhentikan Dewas merupakan kesepakatan seluruh fraksi, termasuk Demokrat," ujar Evita. Dia meminta Marzuki tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati di dalam rapat Komisi Komunikasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memecat seluruh anggota Dewan Pengawas TVRI pada Selasa, 28 Januari 2014. Lima anggota Dewan Pengawas yang akan dipecat itu adalah Elprisdat (ketua), Indrawadi Tamin, Immas Sunarya, Akhmad Sofyan, dan Bambang Soeprijanto. Mereka dipilih oleh Komisi Komunikasi pada Januari 2012 dengan masa jabatan lima tahun tapi dipecat di tengah jalan.

Selasa besok Dewan Pengawas yang telah dipecat oleh Komisi Komunikasi ini akan melantik lima direktur. Mereka adalah Iskandar Achmad, Kepala TVRI Jawa Barat, sebagai Direktur Utama; Direktur Program dan Berita dijabat oleh Purnama Suwardi (sebelumnya Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan); Direktur Teknik Safrullah (Kepala TVRI Sumatera Utara); Direktur Pengembangan dan Usaha Adam Bachtiar (swasta); dan Direktur Keuangan Suhartanto, yang sebelumnya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

SUNDARI

Terpopuler:
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Meliput Konflik Israel-Hamas, Jurnalis BBC Diserang dan Ditodong Senjata oleh Polisi Israel

55 hari lalu

Seorang rekannya membawa jaket antipeluru berlumuran darah milik jurnalis Palestina Mohammed Soboh, yang terbunuh bersama dua jurnalis lainnya ketika sebuah rudal Israel menghantam sebuah gedung saat mereka berada di luar untuk meliput, di sebuah rumah sakit di Kota Gaza, 1o Oktober 2023. REUTERS /Arafat Barbakh
Meliput Konflik Israel-Hamas, Jurnalis BBC Diserang dan Ditodong Senjata oleh Polisi Israel

Kantor berita Inggris, BBC mengatakan sekelompok jurnalisnya yang meliput perang Israel dengan Hamas diserang oleh polisi Israel


Polda Bengkulu Perkuat Sinergitas dengan Dewan Pers Menjelang Pemilu 2024

28 Agustus 2023

Kapolda Bengkulu Irjen. Pol. Armed Wijaya dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, hadir dalam pertemuan sinergitas dua lembaga ini. Foto: Istimewa
Polda Bengkulu Perkuat Sinergitas dengan Dewan Pers Menjelang Pemilu 2024

Polda Bengkulu memperkuat sinergitas dengan Dewan Pers menjelang tahun politik menjelang Pemilu 2024.


Daftar Perusahaan Media Cetak di Indonesia yang Berhenti Terbit

1 Juli 2023

Ilustrasi koran. Shutterstock
Daftar Perusahaan Media Cetak di Indonesia yang Berhenti Terbit

Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers, masih ada 593 media cetak yang terdaftar pada 2021, tetapi tersisa 399 media pada 2022


Pentingnya Peran Media Massa di Era Media Sosial

10 Juni 2023

Ilustrasi bermain media sosial. (Unsplash/Leon Seibert)
Pentingnya Peran Media Massa di Era Media Sosial

Media massa masih memiliki peranan penting untuk masyarakat meski media sosial kini banyak dijadikan sumber informasi masyarakat.


PM Malaysia Anwar Ibrahim: Media Jangan Takut Kritik Pemerintah

29 Mei 2023

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat wawancara dengan Tempo, Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN. Dok: Kantor Perdana Menteri Anwar
PM Malaysia Anwar Ibrahim: Media Jangan Takut Kritik Pemerintah

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai media harus punya keleluasaan untuk mengkritik pemerintah tanpa rasa takut.


Rancangan Perpres Publisher Right Masuk Kemenkumham, Kominfo: Mungkin Ada Perubahan

26 Mei 2023

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Rancangan Perpres Publisher Right Masuk Kemenkumham, Kominfo: Mungkin Ada Perubahan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan rancangan Perpres Publisher Rights sudah diserahkan ke Kemenkumham, awal Mei 2023.


Kemenag: Pers Jadi Mitra Strategis Pengawasan

11 Mei 2023

Kemenag: Pers Jadi Mitra Strategis Pengawasan

Media adalah sahabat dalam memperjuangkan kebaikan untuk meningkatkan layanan di Kementerian Agama.


AMSI: Pers Medium Penghapusan Diskriminasi Gender

13 April 2023

AMSI memberikan penghargaan kepada sejumlah media lokal dan nasional dalam AMSI Awards 2022 di Jakarta, Rabu, 23 November 2022. Istimewa.
AMSI: Pers Medium Penghapusan Diskriminasi Gender

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menyerukan pers menjadi alat penghapus diskriminasi gender.


Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

24 Maret 2023

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

Rencana Perpres Publisher Rights telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Dewan Pers Jelaskan Perbedaan Pendataan dan Pendaftaran Perusahaan Pers

28 Februari 2023

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Jelaskan Perbedaan Pendataan dan Pendaftaran Perusahaan Pers

Dewan Pers menyatakan tugas mereka adalah mendata perusahaan pers, bukan membuka pendaftaran.