TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan hari ini menandatangani kontrak jasa konsultasi pengawasan untuk pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa tahap III dengan konsorsium asal Jepang, Japan Transportation Consultants. Kontrak ini merupakan pengawasan atas pembangunan jalur ganda dari Kroya menuju Kutoarjo.
"Ini bukan kontrak konstruksi, tapi masih kontrak pengawasan. Pengerjaan pengawasan diharapkan mulai Maret. Kontraktor sendiri masih belum ada karena menunggu loan agreement," kata Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko di Hotel Borobudur, Senin, 10 Februari 2014.
Nilai kontrak pengawasan tersebut Rp 182 miliar untuk jangka waktu tiga tahun. Hermanto mengatakan nilai kontrak ini di luar nilai kontrak konstruksi. Nilai kontrak pengerjaan fisik diperkirakan Rp 2,3 triliun.
Jalur ganda yang akan dibangun, kata dia, sepanjang 76 kilometer. Jalur ini bagian dari pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa yang digarap pada 2014. Kementerian menargetkan pembangunan jalur ganda lintas Selatan akan selesai pada 2017.
Hermanto optimistis pengerjaan fisik selesai sesuai target karena panjang jalur yang lebih pendek daripada jalur utara. "Kalau di utara kan sampai ratusan kilometer dan selesai dalam dua tahun. Ini hanya 76 kilometer, pasti cepat selesai," katanya.
Tahun ini, pemerintah sedang melanjutkan pembangunan jalur ganda kereta api lintas Cirebon-Kroya Segmen I antara Cirebon-Prupuk, jalur ganda Solo-Madiun. Jalur yang sudah beroperasi adalah Prupuk-Purwokerto dan Kutoarjo-Solo-Yogyakarta. "Jadi pada 2017, jalur lintas selatan, yaitu Jakarta-Cirebon-Yogyakarta-Solo-Madiun-Surabaya, ditargetkan selesai," katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan kontrak pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan jalur ganda sesuai prosedur. "Selain itu, pemerintah memang perlu mencari sumber pendanaan lain selain APBN. Salah satunya, melalui pendanaan dari Jepang," katanya.
ANANDA TERESIA
Terpopuler :
Pabrik Foxconn di RI Tidak Hanya Produksi Ponsel?
800 Ton Beras Vietnam Diperiksa di Laboratorium
Beras Vietnam, Pelaku Bisa Disanksi Pidana
DPR Panggil Direksi Merpati Pekan Ini
Komitmen Freeport Bangun Smelter Terus Ditagih