Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beras Vietnam, Pelaku Bisa Disanksi Pidana  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Seorang pekerja membersihkan beras yang akan dijual di pasar tradisonal Masomba, Palu, Sulawesi Tengah. Konsumsi beras Indonesia merupakan yang tertinggi di Dunia. ANTARA/Fiqman Sunandar/Koz/Spt/11.
Seorang pekerja membersihkan beras yang akan dijual di pasar tradisonal Masomba, Palu, Sulawesi Tengah. Konsumsi beras Indonesia merupakan yang tertinggi di Dunia. ANTARA/Fiqman Sunandar/Koz/Spt/11.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Romli Atmasasmita, Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan kunci kasus impor beras Vietnam berada di tangan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Ia mengatakan hal tersebut berkaitan dengan siapa pemberi rekomendasi dan siapa yang bertanggung jawab.

Ia mengatakan siapa pun pelanggar undang-undang harus mendapatkan sanksi administratif. "Pasti pertama administratif. Itu satu dulu, artinya ada pelanggaran undang-undang atau peraturan oleh pejabat, pertama harus mendapat sanksi administratif," kata Romli Atmasasmita, ketika ditemui usai membuka Diskusi Ketahanan Pangan di Hotel Sahid, Jakarta, akhir pekan lalu. (Baca juga: BPK Masih Audit Impor Beras Vietnam)

Ia mengatakan dari penyidikan harus dilihat apakah pelanggaran aturan ini menimbulkan kerugian negara atau tidak. Ia mengatakan dari sisi Bea Cukai saja dimungkinkan adanya kerugian negara berupa penerimaan pajak. "Paling enggak pajak, tidak pernah dilampirkan," kata dia.

Romli menilai dalam kasus tersebut pasti ada unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian negara. Ditambah menurut undang-undang baik keuangan, perbendaharaan dan pemeriksaan, untuk hal seperti ini baik disengaja atau melawan hukum harus mendapatkan sanksi administratif. (Lihat juga: Bea-Cukai Tahan 800 Ton Beras Vietnam)

Jika dalam pemeriksaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kata Romli, kemudian ditemukan adanya unsur pidana, baik penggelapan, pemalsuan dokumen maupun unsur korupsi, maka BPK wajib melaporkan temuan tersebut kepada pihak terkait, baik Kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia mengatakan jika ditemukan tindak pidana korupsi, maka BPK harus segera melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun jika ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen, maka pelaporan harus dilakukan ke Kepolisian. “Pelaku impor juga perlu mendapatkan sanksi administrasi, baik itu pencabutan izin impor ataupun memasukan importir tersebut dalam daftar hitam,” kata Romli. (Berita terkait : KPK: Tata Niaga Beras Memang Bermasalah)

Ia mengatakan sanksi keras perlu diberikan baik kepada perorangan pelaku (pejabat) maupun kepada koorporasi pelaku kecurangan. "Harusnya satu paket itu. Kalau cuma orang atau pejabatnya, sedangkan koorporasinya tetap, ya sama saja, akan berulang kembali. Harus ada efek jera," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler :

Mendukung IMF, Thee Kian Wie "Melawan" Soeharto
Butuh Rp 5 Triliun untuk Tutup Merpati

Mantan Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, Wafat

Citilink Gunakan Tarif Batas Atas



Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ribuan Ton Sitaan Kasus Beras Maknyuss dan Cap Jago Akan Dilelang

28 April 2018

gudang beras
Ribuan Ton Sitaan Kasus Beras Maknyuss dan Cap Jago Akan Dilelang

PT Indo Beras Unggul, produsen beras Maknyuss dan Cap Jago terjerat kasus produksi beras tak sesuai kemasan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI.


Bulog Prediksi Beras Impor Tiba Hingga Pekan Depan

14 Februari 2018

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah, Djoni Nur Ashari, menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak mendistribusikan beras impor dari Vietnam dan Thailand untuk menurunkan harga beras yang melambung
Bulog Prediksi Beras Impor Tiba Hingga Pekan Depan

Perum Bulog memperkirakan Beras impor asal Vietnam dan Thailand akan tiba di Indonesia hingga pekan depan.


Wapres: Impor Beras Lindungi Petani Daerah dari Lonjakan Harga

15 Januari 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
Wapres: Impor Beras Lindungi Petani Daerah dari Lonjakan Harga

Pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.


Impor Beras, Ini Alasan Mendag Pilih Kerjasama dengan PPI

13 Januari 2018

Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Impor Beras, Ini Alasan Mendag Pilih Kerjasama dengan PPI

Kemendag menunjuk langsung PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang merupakan BUMN untuk melakukan impor beras.


Mendag: Beras Impor Masuk Pasar Antara Januari dan Februari

13 Januari 2018

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek beras medium di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Mendag: Beras Impor Masuk Pasar Antara Januari dan Februari

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan beras impor masuk pasar antara Januari dan Februari.


Darmin Nasution Sebut Dua Alasan Mengapa Harus Impor Beras

13 Januari 2018

Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti
Darmin Nasution Sebut Dua Alasan Mengapa Harus Impor Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan pemerintah harus menerbitkan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton.


JK Usul Impor Beras, Mentan Yakin Stok Padi Pulih Januari

9 Januari 2018

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
JK Usul Impor Beras, Mentan Yakin Stok Padi Pulih Januari

Stok beras diperkirakan akan kembali pulih pada Januari.


Ekspor Beras Perdana ke Malaysia, Menteri Pertanian Kirim 25 Ton

21 Oktober 2017

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman seusai pengukuhan DPP Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia 2017-2022 di Kementerian Pertanian, 21 Agustus 2017. Tempo/M Hendartyo Hanggi W
Ekspor Beras Perdana ke Malaysia, Menteri Pertanian Kirim 25 Ton

Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas 25 ton beras ke Malaysia.


Menteri Enggar Tak Kuasa Larang Impor Singkong

27 Mei 2017

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi Walikota Ridwan Kamil memantau pasokan cabai saat sidak pasokan barang dan pemantauan harga di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 5 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia
Menteri Enggar Tak Kuasa Larang Impor Singkong

Total impor singkong per Januari hingga April 2017 mencapai 1.234 ton.


Indonesia Tak Impor Beras, Negara Lain Kelabakan

26 Maret 2017

21 ton beras impor impor masuk Banten. TEMPO/Darma Wijaya
Indonesia Tak Impor Beras, Negara Lain Kelabakan

FAO mengapresiasi langkah Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan berasnya.