Tanpa Australia, Proyek Infrastruktur Tetap Jalan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rahmat Gobel (kanan) Ketua Umum Masyarakat Energi Tebarukan Indonesia berjabat tangan dengan Karni Ilyas Pemimpin Redaksi TV One setelah pertemuan METI bersama para pimpinan redaksi media di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 10-7, 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    Rahmat Gobel (kanan) Ketua Umum Masyarakat Energi Tebarukan Indonesia berjabat tangan dengan Karni Ilyas Pemimpin Redaksi TV One setelah pertemuan METI bersama para pimpinan redaksi media di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 10-7, 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rahmat Gobel mengatakan, Indonesia tidak usah khawatir jika memanasnya hubungan dengan Australia akan berdampak pada pemberian hibah di sektor infrastruktur. Menurut dia, sebenarnya banyak investor asing ataupun lokal yang berminat menggarap proyek infrastruktur di Indonesia.

    "Tapi, banyak masalah yang sebenarnya justru jadi penghambat seperti kepastian hukum, masalah perizinan, pembebasan lahan. Kalau semua itu beres seharusnya tidak ada hibah pun tidak usah khawatir karena banyak yang ingin investasi," katanya pada Tempo di Jakarta, Ahad, 24 November 2013.

    Menurut dia, Indonesia seharusnya tidak banyak berharap pada investor asing untuk pengerjaan di sektor infrastruktur. Rachmat mengatakan, jika Indonesia ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing serta produktivitas, yang harus dilakukan bukan mengharap pada pemodal asing tapi mengatasi hambatan internal. "Lagipula kalau hibah itu kan tidak free sifatnya. Pasti ada maunya. Yang terpenting masalah internal beres, pemodal akan mengalir," katanya.

    Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, dampak dari memanasnya hubungan kedua negara pasti akan merembet pada hubungan ekonomi. Menurut dia, bukan Indonesia saja yang akan rugi, Australia juga akan menderita kerugian yang lebih banyak dari Indonesia.

    "Dampaknya akan signifikan karena kita melakukan interaksi ekonomi dengan Australia juga di sektor infrastruktur. Kalau menghitung secara kasar, Australia pasti lebih rugi karena selain sektor infrastruktur, ketergantungan Australia pada Indonesia juga besar khususnya di sektor perdagangan," katanya.

    Enny mengatakan, proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tidak akan sampai terhenti. Menurut dia, jika Australia belum meminta maaf pun, hal tersebut hanya merupakan strategi untuk saling mengajukan bargaining. "Ini hanya amunisi diplomatis untuk menentukan bargaining bagi kedua negara," katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, bahwa pemerintah belum bisa menentukan kelanjutan hibah Australia untuk proyek infrastruktur. Menurut dia, pihaknya belum melakukan pembicaraan mengenai hibah di sektor infrastruktur karena hubungan kedua negara masih panas menyusul kasus penyadapan yang dilakukan Australia pada 2009.

    Indonesia dan Australia telah terlibat dalam kerja sama di sektor konstruksi untuk jangka waktu yang lama khususnya dalam pembangunan jalan. Walaupun memanas, Djoko memastikan proyek yang sudah disepakati setelah memanasnya hubungan kedua negara bisa terus berjalan.

    ANANDA TERESIA


    Berita terkait:
    Travel Warning, Kunjungan Warga Australia Turun

    Pengamanan Konsulat Australia di Bali Ditingkatkan

    Slamet Rahardjo: Penyadapan Itu Risiko Teknologi

    Ini Situasi Terakhir Australia Versi Dubes Nadjib


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.