Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah sebaiknya mengusulkan kepada DPR untuk menunda penarikan subsidi BBM pada tahun ini. Hal itu dilakukan pemerintah mengingat adanya desakan dari masyarakat yang menginginkan subsisidi dipertahankan, Kalau DPR yang menyampaikankan inisiatif peruubaan ini artinya akan terjadi konflik lagi di elit politik, kata wakil ketua komisi IX DPR, Paskah Zusuteta, Kamis (9/1) di Jakarta. Menurut Paskah kenaikan harga tak terhindarkan. Penyebabnya karena harga minyak dunia sangat fluktuatif, maka pemerintah melakukan pengurangan subsidi. Subsidi yang diberikan sekitar 2,4% dari produk dumestik bruto tahun lalu hanya menjadi 1,5 persen dari PDB tahun ini. Namun jika rakyat menghendaki subsidi sebesar 2,4% dari PDB ada konsukensi yang harus ditanggung adalah pemerintah sebaiknya mengajukan usul untuk merevisi 2003 kepada DPR yang intinya meminta pengurangan subsidi dibatalkan atau ditunda. Tetapi jika revisi dilakukan harus ada kemauan dari pemerintah untuk menutup devisit dengan cara lain. Pertama pemerintah harus meningkatkan efisiensi. Kalau perlu menteri jangan naik Volvo, rumahnya juga gak usah mewah-mewah. Listrik dikurangi. Kalau perlu cabut fasilitas buat saya, ujar Paskah. Kedua pemerintah harus lebih tegas menindak pelaku korupsi. Kalau perlu potong leher, kata dia. Meski begitu keduanya tidak signifikan untuk menutup defisit APBN. Karena itu pemerintah harus kembali melakukan pinjaman luar negeri. Ini memang alternatif yang paling pahit , kata dia. Paskah menolak bahwa DPR melempar tanggung jawab kepada pemerintah mengenai kenaikan harga. Apakah DPR yang akan menyarankan, Presiden jangan naik mobil mewah dong kan nanti Presidennya tersinggung, kata Paskah. Sementara itu secara terpisah Mahendra Siregar menekankan bahwa Pemerintah tidak akan merevisi APBN 2003 untuk mengurangi penarikan subsidi. Hal itu menambah ketidakpastian, kata dia. Selain itu APBN 2003 sudah disahkan menjadi undang-undang pemerintah hanya pelaksana dari keputusan yang telah diputuskan secara transparan dan demokratis. Kami bicara tentang apa yang telah pasti , katanya. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)
Iklan
