Kuota Tekstil Indonesia Tidak Bisa Diperpanjang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Kuota ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia dipastikan tidak bisa diperpanjang lagi. "Permintaan perpanjangan kuota tekstil itu tidak mungkin dikabulkan," kata Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Rabu (24/11). Tidak bisa diperpanjangnya pemberian kuota tekstil, menurut Mari, sudah menjadi keputusan Badan Perdagangan Dunia (WTO). Dengan demikian ekspor tekstil Indonesia ke Uni Eropa dan Amerika tidak lagi berdasarkan kuota seperti yang diterapkan sepanjang tahun ini dan sebelumnya.Beberapa negara telah memperoleh resensial tarif (tarif khusus) berkaitan dengan penghapusan kuota. Ini diperoleh negara-negara yang tergolong dalam less developed country, seperti Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh. "Demikian juga Vietnam. Tetapi, kalau Vietnam sudah mempunyai perjanjian khusus dengan Amerika," kata Mari.Untuk Indonesia, menurut dia, cara menghadapi penghapusan kuota tekstil bisa dengan penerapan tarif khusus. Namun, Mari menegaskan kemungkinan ini sulit diperoleh. Dia beralasan, Indonesia tidak termasuk dalam kategori less developed country. "Sebab, yang masuk dalam kategori negara ini adalah yang pendapatan perkapitanya rendah," jelas Mari.Sehingga, menurut dia, langkah paling memungkinkan dilakukan Indonesia adalah masuk dalam kerangka perjanjian zona perdagangan bebas bilateral dengan Amerika. Melalui kerangka seperti itu, Indonesia bisa melakukan negosiasi untuk memperjuangkan industri tekstil dalam negeri. Namun, kata Mari, untuk masuk dalam kerangka tadi, Indonesia harus sampai terlebih dahulu dalam kerangka perdagangan dan investasi (Trade and Investment Frame Work Agreement/SIFA)."Ini yang dilakukan oleh Thailand, Singapura maupun Malaysia," jelas Mari. muhamad nafi

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.