Pemerintah Tak Akan Perpanjang Kerjasama Dengan IMF

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera membentuk tim khusus di bawah pimpinan Menko Perekonomian untuk mempersiapkan strategi pasca berakhirnya kerjasama dengan IMF (exit strategy). Kerjasama dengan IMF memang tidak bisa diperpanjang lagi, kata Staf Ahli Menko Perekonomian Mahendra Siregar di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (8/1). Staf ahli Menko Perekonomian ini menolak anggapan bahwa cadangan devisa negara akan terganggu jika IMF mengakhiri masa kerjanya di Indonesia. Pasalnya, IMF selama ini diyakini sebagai penyokong dana bagi perekonomian Indonesia. "Capital Flight akan segera kembali masuk," kata dia. Ia optimis, hal itu bisa terwujud karena kondisi perbankan nasional yang kian membaik. Seperti yang telah diputuskan dalam Ketetapan MPR, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan segera menuntaskan masa kerjanya di Indonesia akhir tahun ini. Kerjasama IMF dan Indonesia terbentuk sejak krisis ekonomi melanda negeri ini pada akhir abad ke-21. Pelbagai kalangan masih memperdebatkan perlunya perpanjangan keberadaan IMF di Indonesia. Menurut Mahendra, rencana pembentukan tim khusus itu telah disampaikan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam sidang kabinet yang lalu. Tim itu dibentuk karena pemerintah ingin terus memperbaiki pengelolaan utang dalam dan luar negeri. Tim itu sedang dirumuskan anggota-anggotanya, setelah itu diajukan proposal untuk penerbitan Keputusan Presiden, kata dia. Tim khusus itu akan merumuskan strategi dalam dua bagian. Pertama, merumuskan hal-hal yang bisa dilakukan hingga penghujung 2003 mendatang. Ibaratnya, kita mempersiapkan ancang-ancangnya sebelum masa kerjasama itu berakhir, kata Mahendra. Kedua, merancang hal-hal yang harus dilakukan setelah masa kerja IMF berakhir. Sementara itu, IMF akan kembali datang ke Indonesia pada bulan ini. Kemungkinan akan datang sebelum sidang CGI nanti, kata Mahendra. Menurut dia, agenda kedatangan IMF lebih ditekankan pada review VIII (pengkajian ulang) terhadap realisasi Letter of Intent (LoI) II. IMF mengharapkan Indonesia dapat menyelesaikan pekerjaan mereka pada tahun ini, kata dia. Tim ini diharapkan dapat segera menghasilkan keputusan walaupun masa kerja IMF baru akan selesai sekitar 11 bulan lagi. Meski begitu, belum ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk masa kerja tim tersebut. Walau demikian, pemerintah harus siap mengambil setiap saat, kapanpun kerjasama itu berakhir. Kalau bisa seawal mungkin, untuk meminimalisir kejutan-kejutan, kata Mahendra. Sementara itu, menurut Mahendra, Indonesia baru mengembalikan pinjaman IMF sebesar US$ 3 milyar, dari total pinjaman senilai US$ 13 milyar. Pinjaman itu ditarik Indonesia dalam tiga kali kesempatan. Pertama, saat stand-by loan, kemudian saat penandatanganan LoI I, dan terakhir saat penandatanganan LoI II yang masih berlaku sampai sekarang, tuturnya. Dara Meutia Uning --- TNR

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.