Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Fidusia, OJK Tegur Perusahaan Pembiayaan  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Firdaus Djaelani. ANTARA/Yudhi Mahatma
Firdaus Djaelani. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani, menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang mangkir dalam pendaftaran jaminan fidusia.

"Kami akan memberikan surat peringatan kepada perusahaan pembiayaan, dan bukan tidak mungkin hingga pembekuan kegiatan usaha," ujar Djaelani dalam acara Sosialisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online di Hotel JW Marriot, Senin, 22 April 2013.

Pendaftaran jaminan fidusia memang kerap menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang menganggap tidak wajib, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Djaelani mengingatkan, berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012, yang tidak wajib adalah mencantumkan klausula fidusia di perjanjian, jika klausula dimasukkan, pendaftaran wajib dilakukan.

Berdasar data, dari perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK saat ini, sebanyak 99 persennya tercatat ada pembebanan fidusia sehingga wajib didaftarkan.

Belakangan ini, terjadi sebuah kasus dugaan penyelewengan dana fidusia di Yogyakarta. Direktorat Lalu Lintas Polda Yogyakarta mengatakan ada 132.052 kendaraan roda dua dan empat yang wajib menyetor PNBP berupa fidusia, namun yang tercatat telah menyetor fidusia hanya 12.463 kendaraan saja. Sehingga terdapat selisih data sebanyak 119.589 kendaraan.

Belum lagi menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat potensi kerugian negara akibat mangkirnya pendaftaran ini sebesar Rp 30 miliar pada tahun lalu.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat pendaftaran fidusia sebenarnya juga bertujuan melindungi si perusahaan pembiayaan karena bagaimanapun tidak dapat dimungkiri adanya konsumen yang memiliki iktikad tidak baik. "Ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi kendaraan barang jaminan obyek pembiayaan,” kata Firdaus.

Salah satu solusi mengatasi mangkirnya pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online. "Dengan begini bisa mempermudah akses perusahaan untuk mendaftar jaminan fidusianya dan tidak ada alasan hambatan," ia menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Lelono mengatakan ada perbedaan catatan kendaraan bermotor antara di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Setiap pembelian kendaraan dengan kredit ada biaya fidusia yang masuk ke negara sebagai PNBP," katanya.

Menurut dia, biaya pendaftaran sebagai jaminan fidusia Rp 25 ribu untuk kendaraan bermotor di bawah Rp 50 juta. Sedangkan yang harganya di atas itu biaya jaminan fidusia yang harus dibayarkan ke Kementerian Hukum dan HAM adalah Rp 50 ribu. Sedangkan biaya penghapusan jaminan fidusia kendaraan bermotor jika sudah lunas Rp 50 ribu per unit, baik roda dua maupun roda empat. Jika dijumlah, biaya jaminan fidusia perkendaran setelah lunas rata-rata Rp 75 ribu.

Kami masih menghitung kerugian negara untuk menemukan kepastian nilai kerugiannya. Penghitungan itu dilakukan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,” ujarnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE | MUH SYAIFULLAH

Topik Terhangat:
Ujian Nasional |
Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya | Prahara Demokrat

Berita Terpopuler:
Hari Bumi 2013: Pergantian Musim Google Doodle

Tersangka Bom Boston Ngetwit Setelah Ledakan

Menteri Keuangan Diberhentikan Saat Bertugas di AS

Erik Meijer Dinilai Tidak Pantas Jadi Direksi Garuda

Bom Boston Marathon Versi Pelajar Indonesia di AS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tony Benitez Ditunjuk jadi CEO dan Presdir Baru Prudential Indonesia

15 hari lalu

Tony Benitez. Prudential Indonesia
Tony Benitez Ditunjuk jadi CEO dan Presdir Baru Prudential Indonesia

Prudential Indonesia menunjuk Tony Benitez sebagai CEO dan Presiden Direktur menggantikan Michellina Laksmi Triwardhany per 1 Maret 2024.


PTUN Menangkan Kresna Life, Pengamat Asuransi: Preseden Buruk bagi Industri Keuangan

16 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
PTUN Menangkan Kresna Life, Pengamat Asuransi: Preseden Buruk bagi Industri Keuangan

Putusan PTUN yang membatalkan keputusan OJK ihwal pencabutan izin usaha Kresna Life dinilai sebagai preseden buruk bagi industri keuangan.


Dikalahkan Kresna Life di PTUN, OJK Ajukan Banding

16 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
Dikalahkan Kresna Life di PTUN, OJK Ajukan Banding

OJK akan mengajukan banding atas kasusnya melawan Kresna Life.


PTUN Batalkan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life, Bagaimana Respons OJK dan Seperti Apa Kronologinya?

16 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
PTUN Batalkan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life, Bagaimana Respons OJK dan Seperti Apa Kronologinya?

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Michael Steven ihwal pembatalan keputusan OJK mengenai pencabutan izin usaha Kresna Life. Bagaimana respons OJK?


KPK Selidiki Korupsi di PT Taspen, Begini Modus Investasi Fiktif Ala Taspen Life

19 hari lalu

Aktivitas pelayanan nasabah Taspen di Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Persero membukukan nilai investasi lebih tinggi sekitar 20% dari hasil investasi rata-rata industri sejenis dalam beberapa tahun terakhir. Tempo/Tony Hartawan
KPK Selidiki Korupsi di PT Taspen, Begini Modus Investasi Fiktif Ala Taspen Life

Dugaan korupsi di PT Taspen, Taspen Life dengan modus investasi fiktif menambah daftar panjang kasus penyelewengan dana asuransi di Indonesia


Prudential Indonesia Luncurkan Asuransi Jiwa PRUFuture, Targetkan Milenial dan Gen Z

35 hari lalu

(Dari kiri) Head of Corporate Communication Prudential Indonesia, Dewi Mayasari; Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnanen; Head of Product Design, dan Junaedy Aries Wijaya, dalam acara media briefing di Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Prudential Indonesia Luncurkan Asuransi Jiwa PRUFuture, Targetkan Milenial dan Gen Z

Prudential Indonesia pada awal tahun ini telah meluncurkan Asuransi Jiwa PRUFuture. Produk ini merupakan perlindungan jiwa jangka panjang.


Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

37 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan buku Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia kepada Presiden Joko Widodo saat Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) merupakan wadah penyampaian arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Industri Jasa Keuangan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. PTIJK 2024 mengambil tema Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. TEMPO/Subekti.
Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Berikut sejumlah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..


Thailand Luncurkan Jaminan Kesehatan untuk Turis Asing sampai Rp438 Juta

40 hari lalu

Wisatawan mengunjungi Grand Palace, salah satu tempat wisata utama karena Thailand mengharapkan kedatangan wisatawan Tiongkok setelah Tiongkok membuka kembali perbatasannya di tengah pandemi virus corona (COVID-19), di Bangkok, Thailand, 7 Januari 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thailand Luncurkan Jaminan Kesehatan untuk Turis Asing sampai Rp438 Juta

Kompensasi turis di Thailand berdasarkan kasus, misalnya, jika kehilangan penglihatan atau cacat permanen, besarnya adalah Rp131 juta.


Cara Cek Nama di BI Checking atau SLIK OJK Terbaru secara Online

59 hari lalu

Begini cara memperbaiki skor BI checking. Foto: Canva
Cara Cek Nama di BI Checking atau SLIK OJK Terbaru secara Online

Cara cek nama di BI Checking atau SLIK OJK hanya membutuhkan waktu paling lambat 1 hari kerja. Berikut ini langkah-langkah dan syaratnya.


OJK Catat 15 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

12 Januari 2024

Ilustrasi asuransi. Pixabay
OJK Catat 15 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK akan memantau pemenuhan Appointed Actuary dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar industri asuransi dapat tumbuh sehat ke depan.