Minggu, 16 Desember 2018

Pemerintah Akan Sertifikasi 3.000 Tenaga Logistik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Sang Tan

    AP/Sang Tan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengakui bahwa Indonesia hingga saat ini masih kekurangan tenaga yang terampil dan bersertifikat dalam layanan logistik. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bidang logistik, pemerintah Indonesia masih melakukan impor tenaga kerja dari negara-negara seperti Filipina, Malaysia, dan India.

    "Tenaga ahli di Indonesia itu sudah banyak, tapi sayangnya tidak bersertifikasi," kata Deputi Menteri Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, saat ditemui di kantornya pada Senin, 18 Februari 2013.

    Untuk itu, ia mengatakan, kementeriannya berencana menyertifikasi 3.000 tenaga kerja logistik Indonesia tahun ini. "Kami bekerja sama dengan badan sertifikasi pekerja untuk memiliki kewenangan memberikan sertifikasi secara internasional," ujarnya.

    Selama ini, akibat tenaga kerja logistik yang ada tak bersertifikat, mereka tak memiliki nilai jual di luar negeri. "Jadi sudah dididik, tapi tidak bersertifikasi, mereka tidak diakui internasional, susah juga," ujarnya. "Dengan sertifikasi, bisa bekerja di sini atau internasional dengan gaji yang layak."

    AYU PRIMA SANDI


    Berita Terpopuler Lainnya

    Pengakuan Kolega Maharani Suciyono: 60 Juta/Bulan!
    Wawancara Mucikari Ayam Kampus
    Tujuh Partai Bergabung dengan PAN

    Isak Tangis Warnai Ulang Tahun Raffi Ahmad

    Sebab Meteor Rusia Tak Terdeteksi

    Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyerangan Polsek Ciracas Diduga Ada Konflik TNI dan Juru Parkir

    Mabes Polri akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas yang terjadi pada Rabu, 12 Desember 2018 dini hari. Diduga buntut konflik TNI dengan juru parkir.