Pengusaha: Aksi Demo bukan untuk Turunkan Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan buruh dan pengusaha akan melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (9/1) besok. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga tiga komponen: listrik, bahan bakar minyak dan telepon. Namun, mereka menolak mengaitkan aksi ini dengan upaya menurunkan pemerintahan Megawati. Penegasan ini diungkapkan oleh Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, rencana aksi ini besok adalah ekspresi sedih dan keberatan dari pengusaha dan buruh terhadap kebijakan pemerintah. Ini urusan bisnis, bukan politik, tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1). Penegasan yang sama disampaikan oleh Ketua Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional Sofyan Wanandi. Ini tidak ada urusannya dengan turun menurunkan. Urusan kita urusan harga, katanya. Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi HM Rodja mengingatkan berbagai pihak agar menunda agenda lain selain meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga. Isu yang lain silakan, tapi tidak Kamis nanti, katanya. Ketua Kadin Aburizal Bakrie bahkan meminta pemerintahan sekarang jangan diganggu sampai masa tugas berakhir pada 2004 nanti. Kalau sampai pemerintah sekarang diturunkan, akibatnya akan mempengaruhi dunia usaha juga. Namun begitu, Icaldemikian Aburizal biasa disapameminta pemerintah untuk mendengarkan suara dunia usaha terkait dengan kebijakan kenaikan harga ini. Menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga ini, Aburizal Bakrie mengusulkan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam mengambil keputusan yang menyangkut dunia usaha. "Sejauh ini pengusaha tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut dunia usaha," katanya. Dia juga mengusulkan agar dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan legislatif menyangkut kebijakan dalam dunia usaha. Hal ini, kata dia, untuk mencegah upaya resistensi atau perlawanan dari berbagai pihak terhadap kebijakan itu. Aksi demonstrasi buruh-pengusaha ini rencananya akan diikuti oleh asosiasi pengusaha dan serikat buruh di Jabotabek. Mereka akan berkonstrasi di Istana Negara dan Bundaran HI. (Multazam-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.