Sultan Minta Pemberlakuan Kuota Harian BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pencabutan program pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi, "Sehari tanpa Premium", pada 2 Desember, membuat Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X gusar. Pencabutan program membuat stok BBM tidak akan mencukupi hingga akhir 2012.

    “Awalnya, kami diminta berhemat, tapi program itu dicabut. Artinya, Pertamina enggak bertanggung jawab,” kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Jumat, 30 November 2012.

    Sultan pun meminta agar kuota harian tersebut diberlakukan kembali seperti yang telah diujicobakan selama 19-24 November. Kuota harian yang diterapkan untuk Premium adalah 1.350 kiloliter setiap hari. “Kalau masyarakat diminta menggunakan Pertamax, terus ada gejolak, siapa yang bertanggung jawab?” kata Sultan.

    Program kuota harian dinilai Sultan mampu menghemat Premium hingga 31 Desember. Sultan pun meminta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) untuk membuat formulasi kebijakan kuota harian di DIY setelah evaluasi uji coba. “Jangan sampai masyarakat tidak pernah menikmati subsidi BBM,” kata Sultan.

    Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi, menjelaskan, berdasarkan evaluasi uji coba penerapan kuota harian, DIY akan melanjutkan program tersebut awal Desember mendatang. Pemberlakuan kebijakan kuota harian akan dipantau oleh tim pengawasan dan pengendalian BBM yang dibentuk pemerintah DIY.

    Upaya tersebut dilakukan agar hingga 31 Desember mendatang tetap ada BBM bersubsidi yang dinikmati masyarakat DIY. “Karena sebenarnya masyarakat enggak begitu terasa kalau stoknya dikurangi,” kata Rani.

    Hanya, lanjut Rani, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke DIY pada akhir tahun memang mempengaruhi melonjaknya konsumsi BBM. “Perlu ada proteksi, biar tidak ada gejolak,” kata Rani.

    Rani menilai kebijakan Pemerintah DIY untuk terus melanjutkan program kuota harian tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah mencabutnya. Saat ini, stok Premium DIY masih sekitar 45 ribu kiloliter. “Lho, ini kan upaya pengendalian harian juga yang memang diimbau untuk dilakukan di setiap daerah,” kata Rani.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.