Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Serius Bantu Kopi Rakyat

image-gnews
TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Peneliti pada Fakultas Pertanian Universitas Jember, Joni Murti Mulyo Aji, meminta pemerintah serius membantu perkebunan kopi yang dikelola rakyat. Sebab, sekitar 96 persen dari total luas kebun kopi di Indonesia, yakni 1,254 juta hektare, dikelola oleh rakyat atau petani. Sedangkan yang dikelola BUMN dan swasta hanyalah sisanya, sekitar 4,10 persen.

Menurut Joni pemerintah perlu memberikan perhatian kepada kopi rakyat jika ingin mengembangkan sekaligus meningkatkan mutu kopi nasional. "Mereka adalah petani dengan modal kecil. Akses untuk mendapatkan modal dan pengetahuan relatif minim," katanya ketika berbicara dalam acara “Simposium Nasional Ekonomi Kopi”, di Universitas Jember, Kamis, 8 November 2012.

Joni menjelaskan bahwa prospek kopi Indonesia sangat bagus dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia dalam hal produksi kopi. Lahan yang luas serta didukung kondisi geografis dan iklim akan mampu menghasilkan cita rasa dan aroma kopi yang digemari dunia.

Namun, berdasarkan hasil riset tahun 2012, masalah utama pengembangan kopi rakyat adalah soal teknik budi daya yang belum sesuai anjuran, produktivitas yang rendah karena penggunaan bibit yang asal-asalan, lemahnya kelembagaan petani, dan keterbatasan modal.

Peneliti dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember, Agus Supriono, menjelaskan bahwa lambannya percepatan pengembangan kopi rakyat mengakibatkan posisi Indonesia digeser oleh Vietnam.

Menurut Agus, sejak 1997 hingga kini, posisi Indonesia, yang menduduki peringkat ketiga terbesar sebagai pemasok kopi dunia setelah Brazil dan Colombia, tiba-tiba disalip oleh Vietnam. "Vietnam sebelumnya di urutan kelima. Kemudian mampu menyalip melewati Guatemala, Indonesia, dan Colombia. Kini Vietnam menjadi nomor dua setelah Brazil," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa Vietnam sebenarnya merupakan “pemain baru” dalam dunia perkopian. Namun Vietnam bisa melejit karena sejak 1990-an produktivitas kopinya rata-rata mencapai 3,5 ton per hektare. Sedangkan Indonesia hanya 0,5 hingga 1,3 ton per hektare. "Di Indonesia kebun kopi rakyat belum dikelola dengan baik. Kebun kopi BUMN dan swasta juga tidak atau terlambat diremajakan," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Asosiasi Petani Kopi Indonesia, Sumarhum, mengatakan bantuan serius dari pemerintah dan instansi lainnya sesungguhnya bisa mendongkrak produktivitas dan perbaikan mutu kopi rakyat.

Sumarhum memaparkan bahwa, sejak 2009 hingga kini, dia dan anggota 30 kelompok petani kopi Arabika berhasil menanam dan menjual kopi ke Eropa dan Amerika. "Kalau tahun lalu hanya 18 ton, tahun ini kami bisa ekspor 440 ton jenis HS (horn skin/kulit tanduk), atau kalau dikonversi menjadi OC (green bean) mencapai 240 ton," tuturnya.

Kelompok tani di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung, kata Sumarhum, mendapat bantuan dari Bank Indonesia Jember dan Pusat Penelitian Kopi-Kakao Indonesia di Jember. "Itu bukti bahwa kalau mau dibantu serius kita semakin sejahtera dan membantu negara meningkatkan devisa," katanya.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita Terpopuler:
Pemberontak Suriah Terkesima Rokok Indonesia

Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan

Begini Lidah Suriah Menyebut Indonesia

Wajib Korupsi di Kementerian Energi

Dua Wartawan Akan Ungkap Rahasia BlackBerry Angie 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

24 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

39 hari lalu

Ilustrasi penyerangan. Shutterstock
Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.


Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

49 hari lalu

Petani menanam bibit padi di lahan persawahan desa Putukrejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, 27 Desember 2022. Penggilingan Jawa Timur pada awal Desember 2022 lalu juga menyatakan siap memasok beras ke Bulog sebanyak 42,1 ribu ton. TEMPO/Imam Sukamto
Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.


KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

20 Januari 2024

Warga membawa poster saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia
KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.


KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

15 Januari 2024

Shutterstock.
KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.


Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

11 Januari 2024

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.


Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

11 Januari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keempat kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.


Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

8 Desember 2023

Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean memberikan keterangan pers usai melepas langsung ekspor menuju 12 negara sekaligus. TEMPO/Parliza Hendrawan
Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

2 November 2023

Lahan perkebunan Sawit  di Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2023. (FOTO/Budhy Nurgianto)
Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.