Nusron Wahid Bantah Jadi Tukang Palak BUMN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Maruarar Sirait dan Nusron Wahid mengunjungi GKI Yasmin. TEMPO/Arihta U Surbakti

    Maruarar Sirait dan Nusron Wahid mengunjungi GKI Yasmin. TEMPO/Arihta U Surbakti

    TEMPO.CO, Jakarta - Nusron Wahid, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, membantah tudingan dirinya meminta duit dari perusahaan-perusahaan milik negara. "Sudah saya doakan di Raudah, semoga yang bikin fitnah diberi ampunan dan kesadaran," katanya lewat pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 30 Oktober 2012.

    Raudah merupakan masjid kecil di dalam kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Nusron sedang melaksanan ibadah haji selama masa reses DPR.

    Politikus Partai Golkar ini disebut-sebut sebagai salah satu "tukang palak" badan usaha milik negara. Hari ini beredar pesan pendek berisi 17 inisial anggota Dewan penerima upeti BUMN, lengkap dengan fraksinya. Salah satu yang tertulis adalah NW.

    Isu pemerasan Dewan terhadap perusahaan pelat merah mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan melontarkan soal nasib BUMN yang menjadi sapi perah anggota Dewan. Kabar ini pun masuk Istana. Sekretaris Kabinet Dipo Alam beberapa waktu lalu menerbitkan surat edaran yang melarang direksi BUMN memberikan setoran kepada anggota DPR.

    Nusron mengaku telah mengkonfirmasikan tuduhan terhadap anggota DPR berinisial sama dengan dirinya itu kepada Menteri Dahlan. "Tanya saja kepada Mas Dahlan, pernah tidak saya minta atau dapat duit?" Kalau kepada perusahaan milik negara? "Tanya saja direksinya, pernah tidak saya minta?" katanya.


    AGOENG WIJAYA

    Baca juga:
    Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar  

    KPK Mulai Bidik Pimpinan Badan Anggaran DPR 

    Sekretaris MA Mengaku Pengusaha Sarang Burung

    Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR

    Firman Utina Cs Sempat Lawan 12 Pemain Australia  


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.