SMS Inisial Anggota DPR 'Tukang Peras'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pesan pendek (SMS) mengenai inisial anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga kerap memalak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) beredar di masyarakat. 

    Dalam SMS ini diseolah-olahkan data dikeluarkan oleh Humas BUMN. "Ini Inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN." Bunyi kutipan sms yang dikirim oleh nomer +62812841514XX

    Juru bicara Kementerian BUMN, Faisal Hilmi, membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. "Saya kaget, soalnya tidak merasa keluarkan itu."

    Dengan beredarnya sandek ini, kata Faisal, anggota DPR pun jadi "gerah". "Pak Aria Bima langsung telepon saya jam 09.34 tadi," ujarnya.

    Dalam percakapannya dengan Aria, Faisal menuturkan Aria mengkonfirmasi benarkah data itu dikeluarkan Humas BUMN. "Saya jawab bukan," ujarnya.

    Ia pun mengatakan Aria meminta dirinya untuk menjelaskan duduk permasalahan. "Biar DPR dan Pak Dahlan tidak makin panas," ucap Faisal menirukan Aria.

    Ketika dikonfirmasi ke Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ia pun mengatakan tidak tahu-menahu ihwal inisial tersebut. "Saya tidak tahu, belum baca," ujarnya. Namun, ia yakin bahwa bukan BUMN yang mengedarkan sandek tersebut.

    ANANDA PUTRI

    Baca juga:
    EDISI KHUSUS SUMPAH PEMUDA
    SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab
    Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar
    Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti
    Bank Indonesia Juga Jadi Sasaran Upeti DPR
    BUMN ''Sapi Perah'', Dahlan Mendadak Dipanggil SBY

    Dahlan Siap Blakblakan Soal ''Sapi Perah'' BUMN

    9 Modus Upeti ke DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.