Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU APBN 2013 Resmi Disahkan DPR  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) bersama Menteri PPN-Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (22/10). TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) bersama Menteri PPN-Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (22/10). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 dengan jumlah total belanja negara sebesar Rp 1.683 triliun. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini, Selasa, 23 Oktober 2012 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.

"Setelah mendengar pandangan Ketua Badan Anggaran, pendapat fraksi, dan pandangan pemerintah, apakah bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta, yang menjadi pemimpin sidang paripurna.

Asumsi dasar dalam RUU APBN 2013 yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, inflasi 4,9 persen, nulai tukar rupiah Rp 9.300 per US$, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5 persen, dan harga minyak/ICP US$ 100 per barel.

Sedangkan lifting minyak disepakati 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari, dan lifting minyak dan gas bumi 2.260 ribu barel per hari.

Sedangkan belanja negara yang disepakati sebesar Rp 1.683 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp 241,1 triliun, belanja barang Rp 167 triliun, belanja modal Rp 216,1 triliun, dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 113,2 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan untuk subsidi, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp 317,2 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 42,5 triliun. Untuk subsidi energi (subsidi bahan bakar minyak, LPG tabung 3 kilogram, dan Liquefied Gas for Vehicle), dialokasikan dana sebesar Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46,01 juta kiloliter.

"Untuk subsidi listrik, dialokasikan dana sebesar Rp 80,9 triliun, termasuk pembayaran kekurangan subsidi 2011 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 2 triliun."

ANGGA SUKMA WIJAYA

BErita lain:
Dahlan Beri Waktu 3 Bulan Bagi BUMN yang Rugi

Dahlan: BUMN ''Hanya'' Korupsi Rp 166 Juta

Menkeu: Proyek Jembatan Selat Sunda Belum Jelas

Penghasilan Tidak Kena Pajak Berlaku 2013

Dahlan: Kunci Pintu Toilet pun Dikorupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

23 November 2023

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu RI, Dewi Puspita, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, dan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, di acara Ngobrol Tempo bertemakan
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.


DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

16 Juni 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.


Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

17 April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.


APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

23 Mei 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.


APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

23 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019. Penghargaan ini diraih Sri Mulyani untuk ketiga kalinya setelah tahun 2017 dan 2018 lalu. ANTARA/Wahyu Putro A
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.


Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

12 Juli 2020

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

18 November 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.


Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

23 Agustus 2019

Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan,  Jakarta,  (28/12).  Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti
Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.


Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

29 Juli 2018

Pengunjung melihat salah satu stan pameran pada Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 di Jakarta, 2 Mei 2018. Presiden juga siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri migas terkait hal tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi


Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

1 Februari 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018 (Andita Rahma)
Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons kritik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal kinerja instansinya memanfaatkan APBN.