Pemerintah Minta Kewenangan Tentukan Harga BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual bensin eceran merapikan botol bensin daganganya  di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kehabisan Stok di Jalan Veteran Selatan Makassar, Rabu  (13/6).  Belasan stasiun SPBU di Makassar sejak dua hari terakhir kehabisan BBM bersubsidi jenis premium karena tidak menerima pasokan dari Pertamina setempat. TEMPO/Hariandi Hafid

    Penjual bensin eceran merapikan botol bensin daganganya di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kehabisan Stok di Jalan Veteran Selatan Makassar, Rabu (13/6). Belasan stasiun SPBU di Makassar sejak dua hari terakhir kehabisan BBM bersubsidi jenis premium karena tidak menerima pasokan dari Pertamina setempat. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat membagi sebagian kewenangan soal penetapan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan pembagian kewenangan ini bisa menjadi solusi jangka menengah untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

    "Kami meminta kepada parlemen agar dua parameter: harga dan kuota BBM bersubsidi, tidak ‘dikunci’ di meja DPR,” katanya, Rabu, 12 September 2012. Salah satu dari kewenangan itu, kata Rudi, sebaiknya ada di tangan pemerintah.

    Rudi mengatakan pembahasan usulan ini masih menunggu jadwal dari DPR. Saat ini, pemerintah dan DPR masih memprioritaskan pembahasan tema-tema yang sudah direncanakan, seperti pembahasan asumsi makro RAPBN 2013 dan kenaikan tarif listrik.

    Rudi mengatakan, untuk jangka pendek, solusi pemerintah adalah menambah kuota dan melanjutkan program penghematan yang sudah berjalan. Rudi mengatakan solusi untuk mengurangi penyelewengan BBM bersubsidi seperti penyelundupan dan penggunaan oleh mobil mewah adalah mengurangi disparitas harga.

    Harga BBM bersubsidi yang sekarang mencapai separuh dari harga bensin nonsubsidi membuat masyarakat tergiur menggunakan premium. Pengurangan disparitas harga dapat dilakukan secara bertahap, dengan menaikkan harga BBM setiap triwulan sebesar Rp 500 per liter sampai mencapai harga BBM bersubsidi yakni Rp 6.000 per liter.

    "Ini akan mendorong masyarakat untuk berpindah dari Premium ke Pertamax dan mengurangi para pengguna yang tidak berhak seperti kendaraan pemerintah dan mobil mewah lainnya," kata Rudi.

    Dengan langkah-langkah penghematan, pemerintah berharap konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun hanya mencapai 44 juta kiloliter. Tanpa penghematan, penyaluran BBM bersubsidi diperkirakan bengkak sampai 45,8 juta kiloliter.

    Sebelumnya, BPH Migas menyatakan tingginya kelebihan penyaluran BBM bersubsidi karena BBM bersubsidi dikonsumsi juga oleh kendaraan mewah. Jatah premium untuk DKI Jakarta diperkirakan akan habis pada 15 September 2012.

    Hiswana Migas menyatakan tingginya konsumsi di DKI Jakarta juga disebabkan masuknya penduduk dari luar Jakarta pada siang hari untuk beraktivitas di Jakarta dan mengisi BBM di Jakarta. Selain itu, BPH juga menemukan beberapa kasus penyelundupan BBM bersubsidi.

    BERNADETTE CHRISTINA

    Berita terpopuler lainnya:
    Identitas Mayat di Tol Pondok Aren Terkuak
    Fauzi Bowo ''Siram'' 1.000 Nelayan dengan Jamkesda

    FBR dan Kelompok Banten Nyaris Bentrok

    Rencanakan Mogok Nasional, Buruh Temui Kapolda

    Perampokan di Cipinang Terkait dengan Terorisme?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.