Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lin Chi Wei: Grup Bakrie Punya 9 Nyawa

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lin Che Wei dari PT Independent Research & Advisory Indonesia juga tak yakin Grup Bakrie bakal ambruk walau mengakui ini krisis terparah yang pernah mereka alami. Demikian terungkap dalam laporan majalah Tempo edisi 10 September 2012 berjudul "Tsunami Utang Bakrie".

Ia mencatat Bakrie pernah bermasalah dengan Bank Nusa Nasional miliknya pada 1999, lalu luapan lumpur Lapindo pada 2006, dan dua tahun kemudian terjadi persoalan suspensi perdagangan saham Bumi yang menyeret Menteri Keuangan waktu itu, Sri Mulyani Indrawati. "Ibaratnya, kucing bernyawa sembilan, baru mati lima," ujarnya sambil tertawa Kamis pekan lalu.

Che Wei menuturkan, ketangguhan Bakrie ditopang beberapa hal. Keberuntungan Bakrie tak bisa dilepaskan dari siklus bisnis batu bara. Grup Bakrie juga memiliki daya tawar yang tinggi dalam merestrukturisasi utang karena aset tambang batu bara yang begitu bernilai.

Ia menyebutkan tambang anak usaha Bumi, PT Kaltim Prima Coal, seluas 90.938 hektare merupakan yang terbaik di dunia. Dukungan beberapa partai politik di parlemen pun sangat efektif menyokong bisnisnya. Lewat jejaring politik serta bisnis itu, Bakrie bisa menggerakkan pemerintah daerah. Kemampuan perusahaan Bakrie merawat pasar modal juga mesti diacungi jempol. "Mereka murah hati kepada bro­ker," tuturnya.

Tapi petinggi Grup Bakrie mungkin harus waspada. Setidaknya diperlukan dana US$ 4 miliar agar keluarga Bakrie tetap memegang kendali perusahaan-perusahaannya. "Kalau tak ada talangan itu, keluarga Bakrie bisa jatuh miskin dalam satu-dua tahun ini," kata seorang politikus Partai Golkar yang dekat dengan keluarga Bakrie, Rabu pekan lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai nakhoda utama bisnis keluarga, Nirwan Bakrie kabarnya sudah mendekati banyak pemilik modal besar, baik di dalam maupun luar negeri. Produsen rokok Djarum asal Kudus termasuk yang dilobi, mengingat kelompok usaha itu juga merambah bisnis perbankan dan properti. Djarum disebut-sebut sempat kepincut pada tawaran Nirwan, adik kandung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Keluarga Djarum hanya percaya kepada Nirwan. Mereka tak percaya kepada anak-anak Pak Aburizal." Toh, pendekatan itu berakhir tanpa hasil.

Seorang analis di perusahaan ekuitas membisikkan bahwa Grup Sinar Mas juga diincar. "Kalau Sinar Mas mau, ini saatnya mereka makan habis Bakrie," ucapnya. Bahkan kabarnya BTEL sudah ditawarkan kepada perusahaan operator jaringan seharga Rp 500 miliar. Sayangnya, Nirwan dan Indra Bakrie tak bisa memberi penjelasan karena sedang di luar negeri. "Enaknya nanti saya jelaskan secara tatap muka," tulis Indra Bakrie dalam pesan pendek melalui telepon seluler. Adapun Presiden Komisaris Bumi Samin Tan, ketika ditemui Tempo, tak mau memberi komentar.

JOBPIE SUGIHARTO | TOMI ARYANTO

Berita Terpopuler Lainnya:
Golkar Diminta Tidak Tersandera Bisnis Bakrie
Utang Bakrie Rp 21,4 triliun dan US$ 5,7 Miliar

Panin Sekuritas: Indeks Akan Menuju ke 4.200

Tsunami Utang Bakrie
Pencalonan Ical Rentan Korupsi Politik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Jokowi Tambah Jabatan Luhut, Profil Satelit Satria-1 Senilai Rp 21,4 Triliun

21 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Menko Marves Luhut B. Pandjaitan (kiri) dan Pendiri H2O Racing Nicola Di San Germano (kanan) saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terpopuler: Jokowi Tambah Jabatan Luhut, Profil Satelit Satria-1 Senilai Rp 21,4 Triliun

Berita terpopuler: Presiden Jokowi menambah jabatan Luhut Binsar Pandjaitan, profile Satelit Satria-1 senilai Rp 21,4 triliun.


Lapindo Belum Bayar Utang Rp 2 Triliun ke Negara, Kemenkeu Serahkan Penagihan ke PUPN

20 Juni 2023

Warga korban lumpur memanjatkan doa untuk keluarga mereka yang telah wafat saat ziarah jelang ramadhan di tanggul titik 71 Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 23 April 2020. Mereka berdoa dari pinggir tanggul karena makam keluarganya telah tenggelam oleh lumpur. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Lapindo Belum Bayar Utang Rp 2 Triliun ke Negara, Kemenkeu Serahkan Penagihan ke PUPN

PT Minarak Lapindo Jaya belum membayar utang ke negara sebesar Rp 2 triliun. Kemenkeu serahkan penagihannya ke PUPN.


Kabar Terbaru Penagihan Triliunan Utang Lapindo dari Kemenkeu

28 Januari 2022

Endapan lumpur Lapindo mengering di kolam penampungan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 29 Mei 2021. ANTARA/Umarul Faruq
Kabar Terbaru Penagihan Triliunan Utang Lapindo dari Kemenkeu

Sampai awal 2022 ini, masih belum ada kepastian soal pelunasan utang jatuh tempo Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada negara.


Bertemu Tony Blair, Aburizal Bakrie Bahas Banyak Hal

2 November 2021

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menghadiri rapat kerja nasional Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 22 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.
Bertemu Tony Blair, Aburizal Bakrie Bahas Banyak Hal

Aburizal Bakrie mengatakan jika pertemuannya dengan Tony Blair saat ini dalam keadaan keduanya tak lagi menjadi pejabat pemerintah


Sri Mulyani: Lapindo Berkomitmen Lunasi Utang kepada Pemerintah

15 Juli 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019. Tempo/ Caesar Akbar
Sri Mulyani: Lapindo Berkomitmen Lunasi Utang kepada Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal terus berkomunikasi dengan duo Lapindo terkait dengan utang mereka.


Utang Lapindo Jadi Rp 1,76 T, Pemerintah Tutup Pintu Negosiasi

14 Juli 2019

Seorang ibu bersama anaknya korban lumpur Lapindo menunjuk pusat semburan dari titik 25 tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. Walhi menggelar aksi untuk memperingati 12 tahun tragedi semburan lumpur Sidoarjo. ANTARA/Zabur Karuru
Utang Lapindo Jadi Rp 1,76 T, Pemerintah Tutup Pintu Negosiasi

Secara aturan, pemerintah tidak mungkin melakukan negoisasi dengan Lapindo terkait utang-utangnya itu.


Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.


SKK Migas Komentari Soal Klaim Piutang Lapindo Rp 1,9 Triliun

26 Juni 2019

hal 2 lapindo
SKK Migas Komentari Soal Klaim Piutang Lapindo Rp 1,9 Triliun

SKK Migas membantah pernyataan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya soal piutang kepada pemerintah senilai Rp 1,9 triliun.


Reforminer Institute: Tak Perlu Resah Soal Piutang Lapindo

26 Juni 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Reforminer Institute: Tak Perlu Resah Soal Piutang Lapindo

Reforminer Institute: pemerintah tak perlu risau menanggapi tagihan piutang dari Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya Rp 1,9 triliun.


Kemenkeu: Utang Lapindo Rp 773,38 M Belum Termasuk Bunga

26 Juni 2019

Sejumlah patung yang menancap pada lumpur yang telah mengering di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, 27 Mei 2016. Semburan lumpur Lapindo telah terjadi selama 10 tahun dan menimbulkan hampir 40.000 korban. Ulet Ifansasti/Getty Images
Kemenkeu: Utang Lapindo Rp 773,38 M Belum Termasuk Bunga

Kemenkeu bakal mengundang Lapindo untuk membahas mengenai adanya klaim piutang mereka senilai tembus US$ 138 juta atau Rp 1,9 triliun ke pemerintah.