Revitalisasi Bulog Sebagai Importir Tiga Komoditas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di kantor kementrian perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di kantor kementrian perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah memutuskan untuk merevitalisasi Perusahan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi penyangga tiga komoditas, yakni beras, gula, dan kedelai, agar tidak terjadi kartel.

    "Kami ingin bulog sebagai importir. Dia juga yang mendistribusikannya," kata Hatta di kantornya, Kamis, 6 September 2012.

    Keputusan merevitalisasi Bulog menjadi penyangga tiga komoditas itu dilakukan agar impor yang selama ini kerap dilakukan oleh swasta bisa dikendalikan. Hatta menyatakan, ke depan Bulog akan diberikan kuota impor setelah ada pembicaraan dengan Menteri Pertanian.

    Hatta mencontohkan jika stok kedelai diperkirakan Kementerian Pertanian sebanyak 850 ribu tapi kebutuhannya 2 juta, maka akan dibicarakan kekurangannya. Sehingga, Bulog bisa melakukan impor dan tidak diserahkan kepada swasta.

    "Misalnya kemampuan bulog sekian, ya swasta sisanya. Jadi swasta tidak bisa serta-merta mengimpor, harus membicarakan kuota dan mendapatkan izin," katanya.

    Hatta menyatakan keputusan tersebut bukan untuk mematikan swasta. Namun agar Bulog mempunyai stok, sehingga jika terjadi sesuatu Bulog dapat melakukan intervensi. "Semua dikendalikan Bulog untuk menstabilkan. Kalau semua swasta, tergiur semua untuk melakukan kartel," katanya.

    ANGGA SUKMA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.