Menteri Dahlan Ingin 'Kawinkan' 5 BUMN Pangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan berencana menggabungkan enam perusahaan pangan untuk dijadikan satu holding. "Nantinya diberi nama PT Pangan Nusantara," ujar Dahlan, Selasa 28 Agustus 2012.

    Dahlan menyebutkan sejumlah perusahaan pangan tersebut, terdiri dari PT Pertani, Sang Hyang Sri, Bulog, Berdikari, serta PT Pupuk Indonesia.

    PT Pertani nantinya bergerak dalam bidang pengelolaan gabah, Sang Hyang Sri mengurus benihnya, Bulog sebagai pengelola beras, Berdikari yang mengurus ternak, dan Pupuk Indonesia yang mengatur pupuk bagi tanaman pangan. "Saya inginnya ada satu perusahaan lagi," ia menambahkan.

    Dalam merealisasikan penggabungan itu, kata Dahlan, setidaknya membutuhkan waktu tiga tahun. "Harapannya akhir 2014, tetapi tidak bisa dipaksakan cepat realisasinya," ujarnya.

    Lambatnya 'perkawinan' enam BUMN tadi disebabkan masih ada perusahaan yang kinerjanya dinilai belum siap untuk digabungkan dalam satu holding. "Salah satunya adalah PT Pertani yang masih tergolong perusahaan kecil," kata Dahlan. Ia pun masih menganggap perusahaan itu lemah dalam hal pengembangan.

    SATWIKA MOVEMENTI

    Berita ekonomi lainnya:
    OJK Buka Lowongan 2500 Pegawai
    Proyek Monorail Jakarta Tak Gunakan APBD

    Dahlan: Tidak Ada yang Mau Beli Djakarta Lloyd

    Kebutuhan Uang Lebaran Ternyata di Bawah Estimasi

    Dahlan : 15 Pabrik BUMN Selesai Tahun 2013

    Lampaui Batas Atas Tarif, Tiga Maskapai Ditegur

    Hatta: Titik Terang Pembahasan JSS

    Merpati Buka Penerbangan Mataram-Sumbawa 

    Rupiah Makin Menjauh Dari Level 9.500 per Dolar AS

    Merpati Perpanjang Kerja Sama dengan Merauke  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.