Hatta: Titik Terang Pembahasan JSS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates

    Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan pembahasan pembangunan Jembatan Selat Sunda yang sedang dilakukan oleh Tim Tujuh mulai menemui titik terang.

    "Katanya sudah konklusif. Tim Tujuh akan segera melapor," kata Hatta di sela pembukaan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012 di Jakarta Convention Center, Selasa, 28 Agustus 2012.

    Tim Tujuh merupakan tim kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Tim ini melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretariat Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Tim bertugas mengkaji dua usulan Kementerian Keuangan. Pertama, pembiayaan studi kelayakan jembatan diusulkan menggunakan anggaran negara. Kedua, pemisahan pembangunan jembatan dari pengembangan kawasan Selat Sunda.

    Awalnya, tim diberi tenggat hingga 30 Juli lalu. Namun, hingga batas waktu tersebut, pembahasan belum rampung. Akhirnya, tenggat diulur selama dua pekan. 

    Berbeda dengan Hatta, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan belum ada keputusan final tim mengenai JSS. Joko menolak menjelaskan perkembangan pembahasan pembangunan jembatan yang diperkirakan membutuhkan biaya hampir Rp 200 triliun itu.

    "Pokoknya saya tidak mau cerita. Terserah kamu mau putusin apa," kata Joko ketika ditanya, apakah tim akan memanggil Tomy Winata, pemilik PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek tersebut. "Kenapa harus memanggil-manggil. Kita selesaikan dulu."

    ANGGA SUKMA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.