Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran 2013 Sebenarnya Tak Perlu Defisit

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-67, di  DPR dan DPD, Jakarta, (16/8). ANTARA/Yudhi Mahatma
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-67, di DPR dan DPD, Jakarta, (16/8). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, menilai kebijakan pemerintah untuk mempertahankan defisit anggaran sebagai keputusan keliru. "Saya justru melihat defisit anggaran ini dilakukan sekadar untuk mempertahankan kemewahan birokrasi dan subsidi,” kata Erani kepada Tempo, Jumat, 17 Agustus 2012.

Seharusnya, kata Erani, anggaran negara dibuat berimbang, tanpa defisit. Syaratnya: penerimaan negara dioptimalkan, belanja barang dipotong 20 persen dan pemerintah mau menegosiasikan ulang pembayaran utang ke negara-negara kreditor.

“Jika beban pembayaran bunga utang sebesar Rp 135 triliun dinegosiasikan ulang, anggaran tidak perlu defisit,” kata Erani. Kalaupun renegosiasi utang tidak disetujui, Erani mengusulkan pajak dinaikkan saja. “Penerimaan dari pajak bisa menutup kekurangan dana belanja,” katanya. Pada saat bersamaan, belanja juga dikurangi. “Perjalanan dinas, pembelian alat kantor, pengadaan mobil dinas, bisa dicoret semua,” katanya. Erani menilai ada potensi menekan belanja sampai Rp 172 triliun saja.

Indef yang sepekan lalu membuat rancangan APBN tandingan versi lembaga swadaya masyarakat bersama Koalisi APBN Kesejahteraan, mengusulkan agar pendapatan pajak pemerintah dipatok Rp 1.200 triliun dan pendapatan negara bukan pajak Rp 450 triliun. Dari pendapatan sebesar itu, Koalisi mengusulkan agar belanja pemerintah pusat dialokasikan Rp 1.100 triliun dengan Rp 250 triliun untuk subsidi energi dan non-energi. Sedangkan sisanya Rp 550 triliun dikirim ke daerah-daerah.

“Kami tidak mengusulkan ada kenaikan harga premium meski kami usulkan ada pengurangan subsidi energi,” kata Erani. Pengurangan subsidi dimungkinkan, kata dia, jika program konversi minyak bumi ke gas berjalan. “Kalau seluruh kendaraan di Jawa beralih ke gas, itu penghematan 10 juta kiloliter BBM, dan itu 25 persen konsumsi BBM nasional,” katanya.

Menurut Erani, defisit anggaran sebenarnya tidak diharamkan. Tapi, sebaiknya itu tidak mengorbankan efisiensi. Selama ini, kata dia, anggaran negara masih bocor dan banyak penggelembungan. “Bank Dunia menyebut anggaran belanja modal kita untuk pembangunan infrastruktur kemahalan 40 persen akibat mark up,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ada 20-30 persen anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang mewah, yang sebenarnya bisa dicoret. Erani juga mengkritik pengalokasian anggaran yang banyak untuk pembiayaan administrasi dan birokrasi. “Ini semua tidak efisien, dan kami sebagai pembayar pajak minta anggaran ini diperbaiki,” katanya.

Kamis, 16 Agustus 2012, lalu, Presiden SBY membacakan Rancangan APBN 2013 di sidang gabungan DPR dan DPD, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Rancangan anggaran ini akan dibahas parlemen pada masa persidangan ini.

MARTHA THERTINA

Berita Terpopuler:
KPK Beraksi, Wakil Ketua PN Semarang Menangis

Hakim yang Ditangkap KPK Ternyata Makelar Kasus

Hakim Kartini Sudah Bebaskan 5 Koruptor

Happy Birthday Indonesia Jadi Trending Topic Dunia

Perilaku Hakim Kartini Dinilai Tak Pantas

Inilah Dua Hakim Yang Ditangkap KPK di Semarang

BJ Habibie Jadi Pembina Upacara Dunia Maya

TKI di Belanda: Kami Belum Merdeka

Gara-gara Arus Mudik, Paskibra Nangis

Hari Kemerdekaan RI, Siwon Super Junior Ngetweet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

23 November 2023

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu RI, Dewi Puspita, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, dan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, di acara Ngobrol Tempo bertemakan
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.


DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

16 Juni 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.


Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

17 April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.


APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

23 Mei 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.


APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

23 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019. Penghargaan ini diraih Sri Mulyani untuk ketiga kalinya setelah tahun 2017 dan 2018 lalu. ANTARA/Wahyu Putro A
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.


Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

12 Juli 2020

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

18 November 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.


Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

23 Agustus 2019

Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan,  Jakarta,  (28/12).  Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti
Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.


Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

29 Juli 2018

Pengunjung melihat salah satu stan pameran pada Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 di Jakarta, 2 Mei 2018. Presiden juga siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri migas terkait hal tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi


Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

1 Februari 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018 (Andita Rahma)
Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons kritik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal kinerja instansinya memanfaatkan APBN.