TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, menilai kebijakan pemerintah untuk mempertahankan defisit anggaran sebagai keputusan keliru. "Saya justru melihat defisit anggaran ini dilakukan sekadar untuk mempertahankan kemewahan birokrasi dan subsidi,” kata Erani kepada Tempo, Jumat, 17 Agustus 2012.
Seharusnya, kata Erani, anggaran negara dibuat berimbang, tanpa defisit. Syaratnya: penerimaan negara dioptimalkan, belanja barang dipotong 20 persen dan pemerintah mau menegosiasikan ulang pembayaran utang ke negara-negara kreditor.
Baca Juga:
“Jika beban pembayaran bunga utang sebesar Rp 135 triliun dinegosiasikan ulang, anggaran tidak perlu defisit,” kata Erani. Kalaupun renegosiasi utang tidak disetujui, Erani mengusulkan pajak dinaikkan saja. “Penerimaan dari pajak bisa menutup kekurangan dana belanja,” katanya. Pada saat bersamaan, belanja juga dikurangi. “Perjalanan dinas, pembelian alat kantor, pengadaan mobil dinas, bisa dicoret semua,” katanya. Erani menilai ada potensi menekan belanja sampai Rp 172 triliun saja.
Indef yang sepekan lalu membuat rancangan APBN tandingan versi lembaga swadaya masyarakat bersama Koalisi APBN Kesejahteraan, mengusulkan agar pendapatan pajak pemerintah dipatok Rp 1.200 triliun dan pendapatan negara bukan pajak Rp 450 triliun. Dari pendapatan sebesar itu, Koalisi mengusulkan agar belanja pemerintah pusat dialokasikan Rp 1.100 triliun dengan Rp 250 triliun untuk subsidi energi dan non-energi. Sedangkan sisanya Rp 550 triliun dikirim ke daerah-daerah.
“Kami tidak mengusulkan ada kenaikan harga premium meski kami usulkan ada pengurangan subsidi energi,” kata Erani. Pengurangan subsidi dimungkinkan, kata dia, jika program konversi minyak bumi ke gas berjalan. “Kalau seluruh kendaraan di Jawa beralih ke gas, itu penghematan 10 juta kiloliter BBM, dan itu 25 persen konsumsi BBM nasional,” katanya.
Menurut Erani, defisit anggaran sebenarnya tidak diharamkan. Tapi, sebaiknya itu tidak mengorbankan efisiensi. Selama ini, kata dia, anggaran negara masih bocor dan banyak penggelembungan. “Bank Dunia menyebut anggaran belanja modal kita untuk pembangunan infrastruktur kemahalan 40 persen akibat mark up,” katanya.
Selain itu, ada 20-30 persen anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang mewah, yang sebenarnya bisa dicoret. Erani juga mengkritik pengalokasian anggaran yang banyak untuk pembiayaan administrasi dan birokrasi. “Ini semua tidak efisien, dan kami sebagai pembayar pajak minta anggaran ini diperbaiki,” katanya.
Kamis, 16 Agustus 2012, lalu, Presiden SBY membacakan Rancangan APBN 2013 di sidang gabungan DPR dan DPD, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Rancangan anggaran ini akan dibahas parlemen pada masa persidangan ini.
MARTHA THERTINA
Berita Terpopuler:
KPK Beraksi, Wakil Ketua PN Semarang Menangis
Hakim yang Ditangkap KPK Ternyata Makelar Kasus
Hakim Kartini Sudah Bebaskan 5 Koruptor
Happy Birthday Indonesia Jadi Trending Topic Dunia
Perilaku Hakim Kartini Dinilai Tak Pantas
Inilah Dua Hakim Yang Ditangkap KPK di Semarang
BJ Habibie Jadi Pembina Upacara Dunia Maya
TKI di Belanda: Kami Belum Merdeka
Gara-gara Arus Mudik, Paskibra Nangis
Hari Kemerdekaan RI, Siwon Super Junior Ngetweet