Hatta : Bulog Harus Menjadi Stabilisator Harga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beras Bulog. TEMPO/Seto Wardhana

    Beras Bulog. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah berencana meningkatkan peran Perum Bulog sebagai stabilisator harga. Ia menyatakan G20 sudah mengingatkan jika kemungkinan harga komoditi akan mengalami kenaikan drastis tahun ini.

    "Kita sudah diingatkan G20. Jadi harus ada tangan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Komoditas yang diatur, setelah beras adalah gula dan kedelai," kata Hatta seusai buka bersama di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 15 Agustus 2012.

    Hatta juga menegaskan diperkuatnya peran Bulog tersebut bukan berarti lembaga itu menjadi importir tunggal. "Tidak boleh yang tunggal-tunggal, nanti monopoli namanya. Tapi dia (Bulog) memiliki ruang untuk melakukan intervensi agar pedagang tidak main-main dan menjadi kartel," katanya.

    Menurut Hatta, dengan kewenangan itu Bulog juga harus mempunyai stok yang cukup agar tidak ada pelaku usaha yang berani mempermainkan harga. Hatta menyatakan rekomendasi terkait penguatan peran Bulog ini akan diumumkan pemerintah setelah Hari Lebaran mendatang. "Kalau beras, hanya Bulog yang boleh mengimport, ini sesuai tugasnya melindungi petani," ujar dia.

    ANGGA SUKMA WIJAYA

    Berita Terpopuler:
    Berpengacara Sama, Polri Dicurigai Mau Main Mata

    Ular Piton dengan 87 Butir Telur Ditemukan

    Pengacara Djoko Susilo Juga Kuasa Hukum Mabes Polri

    Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?

    Arkeolog Ini Temukan Piramida via Google Earth

    Nasib Penggalian Bunker di Bawah Kantor Jokowi

    SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century

    Sepupu Kate Middleton Tampil Telanjang di Playboy

    Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami

    Kuasa Hukum Polri Nilai UU KPK Lemah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.