Pemerintah Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Muri jalur pantura, Kabupaten Tegal, Jateng, Senin (13/8). Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM pada arus mudik di jalur pantura, PT Pertamina Unit Pemasaran Regional IV Jawa Tengah dan DIY menyiapkan satu mobil tangki untuk SPBU kantong di sejumlah jalur pantura dan khusus premium akan dilakukan penambahan sebesar 20 persen mulai H-7 Lebaran. FOTO ANTARA/Oky Lukmansyah

    Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Muri jalur pantura, Kabupaten Tegal, Jateng, Senin (13/8). Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM pada arus mudik di jalur pantura, PT Pertamina Unit Pemasaran Regional IV Jawa Tengah dan DIY menyiapkan satu mobil tangki untuk SPBU kantong di sejumlah jalur pantura dan khusus premium akan dilakukan penambahan sebesar 20 persen mulai H-7 Lebaran. FOTO ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Cikampek - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo mengatakan pemerintah akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. 

    Menurut dia, kebijakan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi oleh kendaraan milik instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah ternyata belum berdampak signifikan.

    Meskipun konsumsi pertamax meningkat, namun penurunan konsumsi premium masih belum signifikan.

    "Kami dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengetatkan lagi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi," kata Evita dalam safari Ramadhan 1433 H ke terminal bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) di Cikampek, Selasa, 14 Agustus 2012.

    Evita mengatakan langkah penghematan bahan bakar minyak selanjutnya adalah larangan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk angkutan pertambangan dan perkebunan. Larangan ini akan mulai berlaku pada 1 September 2012 di seluruh Indonesia.

    Untuk melayani kebutuhan angkutan pertambangan dan perkebunan, Pertamina menyediakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bergerak berupa mobil tangki yang dilengkapi dispenser. Direncanakan akan ada 200 SPBU bergerak di seluruh Indonesia pada September 2012.

    Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pada akhir Juli 2012 penyaluran premium telah melebihi kuota dengan total penyaluran Januari hingga Juli 2012 mencapai 59 persen kuota. Sementara untuk penyaluran minyak tanah masih di bawah kuota dan solar bersubsidi masih sedikit di atas kuota.

    "Pengendalian memang lebih efektif menggunakan sistem tertutup, kuota bahan bakar minyak per kendaraan dibatasi. Tapi perlu waktu untuk menyediakan sistem teknologi informasi," kata Andy ketika ditemui pada kesempatan yang sama.

    Sebelumnya Kementerian Keuangan menyatakan gagalnya pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dan menurunnya ekspor baik migas dan non migas menyebabkan meningkatnya defisit perdagangan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengakui ada penurunan pendapatan negara dari ekspor minyak. "Produksi minyak kita memang turun. Tapi gas kan naik, ekspornya juga naik," kata Menteri Wacik.

    Sementara itu Andy mengatakan tingginya impor bukan karena langkah pengendalian gagal. Andy mengatakan impor yang berjalan saat ini bertujuan memenuhi permintaan yang masih dalam koridor kuota 40 juta kiloliter bahan bakar minyak bersubsidi.

    Dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) 2012 disediakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 40 juta kiloliter. Namun konsumsi diperkirakan akan membengkak hingga 44 juta kiloliter. Pemerintah berencana mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi sekitar 2 juta kiloliter hingga 4 juta kiloliter.

    BERNADETTE CHRISTINA

    Berita ekonomi lainnya:
    Mudik, Maskapai Dapat Jatah Terbang Tambahan

    Volume Ekspor CPO Diprediksi Tak Capai Target

    Sampai Agustus, Kuota Premium Tinggal 41 Persen

    Karyawan Tuntut Katarina Didepak dari Bursa

    Transaksi Sepi, IHSG Masih Bisa Menguat

    Foxconn Bangun Pabrik di Cikande

    Sempat Sentuh 9.500, Rupiah Menguat Tipis


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.