TEMPO.CO, Jakarta - September nanti, genap dua tahun perdagangan saham PT Katarina Utama Tbk diberhentikan oleh Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini, manajemen dinilai tidak menunjukkan itikad baik, khususnya penyelesaian kewajiban terhadap 124 karyawan.
Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pekerja PT Katarina Utama Tbk, Massa Karya Ginting, mengatakan, ada dua hal yang akan dilakukan jika manajemen tidak juga menyelesaikan kewajiban terhadap karyawan. "Kami akan mendesak otoritas pasar modal agar katarina secepatnya dikeluarkan dari bursa atau delisting," kata Massa kepada Tempo, Selasa 14 Agustus 2012.
Menurut dia, karyawan masih menunggu keputusan manajemen karena memegang dari otoritas pasar modal agar perusahaan segera menyelesaikan masalah dengan karyawan sebelum dikeluarkan dari bursa. "Apabila sampai waktunya belum juga di-delisting, kami akan menggugat otoritas bursa karena menahan perusahaan tetap menjadi anggota bursa," jelasnya.
Sebelumnya manajemen baru Katarina sempat menawarkan pembayaran gaji. Namun, pembayaran itu tidak memakai skema gaji atau pun pesangon yang semestinya diterima karyawan. Melainkan, hanya "tanda terima kasih" dari perusahaan yang besarannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. "Kami menuntut hak gaji, pesangon, dan juga Jamsostek kami segera dibayar," ujarnya.
Bahkan secara pribadi, Massa pernah mengeluarkan dana sebesar Rp 780 juta untuk memenuhi pengerjaan proyek yang terlanjur ditangani perusahaan. Belum lagi, perusahaan juga mesti membayar kewajibannya kepada PT Jamsostek. "Saya pakai duit saya untuk dana operasional perusahaan. Saya ingin perusahaan menggantinya," kata dia.
Sampai saat ini, ujar Massa, perusahaan tidak lagi beroperasi. Kantor pusat yang berlokasi di Kemang Timur pun sudah disegel oleh karyawan Katarina. Begitu pula dengan dua kantor lagi yang bertempat di Medan dan Palembang. "Itu pun masih kontrak," katanya.
Mengenai dana hasil penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sekitar Rp 33,3 miliar yang didapat setelah listing 14 Juli 2009, Massa mengatakan tidak mengetahui ke mana larinya dana tersebut. Manajemen pernah mencatatkannya dalam laporan keuangan 2009 dan 2010 bahwa dana IPO itu digunakan untuk pembelian sejumlah alat.
Namun Massa menyangkal hal tersebut. "Buat kami yang di lapangan, alat itu tidak ada. Bahkan manajemen bilang ada penambahan kantor di Batam dan Surabaya. Padahal itu hanyalah tempat kos karyawan yang merangkap menjadi kantor saja," katanya.
Dia menjelaskan, karyawan memang tidak memiliki akses untuk mengetahui penggunaan dana IPO perusahaan sampai saat ini. Namun dia memastikan bahwa dana itu memang tidak digunakan untuk kinerja operasional perusahaan.
Sebagai dewan penasihat karyawan Katarina, dia ingin perusahaan segera didepak dari bursa. "Jika perusahaan tetap dipertahankan di sana, berarti kan masih ada nilai jualnya. Beda kalau sudah tidak lagi terdaftar," jelasnya.
SUTJI DECILYA
Berita ekonomi lainnya:
Ekonomi Indonesia Tumbuh, Kelas Menengah Bahagia
Papua Masih Daerah Termiskin di Indonesia
Menteri Hatta Belum Tahu Ada Impor Buah Israel
42 Ribu Barrel Minyak RI Hilang Setiap Hari
Pemerintah Siapkan untuk Kebijakan Bendung Impor
Pembangunan Bandara Baru Yogya Butuh Insentif
Kehabisan Tenaga, Rupiah Kembali Melemah
Harga Minyak Brent Mulai Naik
Waspada, Krisis Pangan Kembali Mengancam
