Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Minta Impor Ikan Pindang Dihentikan  

TEMPO/Subekti
TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (DPP Appikando) mendesak pemerintah menghentikan sementara izin impor bahan baku pindang. Sebab, mereka menengarai terjadi penyalahgunaan izin kuota impor yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Banyak terjadi impor bahan baku pindang ikan di luar mekanisme DPP Appikando. Ini liar dan tanpa pengawasan memadai dari pihak berwenang," kata Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Erwin Ricardo Silalahi, di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2012.

Menurut Sekretaris Jenderal Appikando, Toni Marta Johan, sejak keran impor ikan pindang dibuka lagi dua bulan terakhir, Appikando telah mendatangkan sekitar 20 ribu ton ikan tiap bulan. Namun di luar izin resmi itu, terindikasi ada ikan ilegal yang masuk di sentra-sentra ikan nasional, misalnya di Surabaya.

Namun Toni belum dapat memastikan berapa jumlah ikan yang berasal dari impor liar tersebut. Menurut dia, Appikando masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi atas realisasi impor bahan baku pindang ikan itu.

Untuk itu, impor pindang ikan harus dihentikan sementara sambil menunggu DPP menyelesaikan evaluasi. Selain itu, penghentian impor juga diperlukan menjelang musim panen ikan. "Musim panen diperkirakan mulai Juli, selama empat bulan ke depan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika musim panen itu telah berlalu, kata Toni, Appikando bisa kembali mengajukan permintaan impor pada pemerintah jika stok kurang. "Ini untuk menjaga stabilitas bahan baku dan harga. Supaya kami untung, nelayan untung," ujarnya.

Menurut dia, kondisi yang mulai mengkhawatirkan berupa harga ikan impor yang sudah semakin mendekati harga ikan lokal dalam negeri, yakni sekitar Rp 9.000. Persaingan harga antar importir juga semakin tak sehat.

Untuk mempermudah identifikasi kebocoran, Appikindo telah meminta adanya transparansi impor yang dilakukan oleh pengusaha ikan lainnya. Sebab, pemegang izin impor tak hanya Appikando, tapi juga pengusaha ikan pengalengan.

NUR ALFIYAH

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Sembilan Kapal Ikan RI Langgar Aturan, KKP Minta Lengkapi Dokumen Perizinan

14 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sembilan Kapal Ikan RI Langgar Aturan, KKP Minta Lengkapi Dokumen Perizinan

KKP menertibkan sembilan kapal ikan Indonesia (KII) yang melakukan pelanggaran ketentuan perizinan berusaha dalam operasi pengawasan.


5 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia, Indonesia di Peringkat ke-3

24 hari lalu

Ribuan kapal pengangkut ikan berbaris rapi menuju laut. Sebelumnya para nelayan ini dilarang melaut dan menangkap ikan di Laut Timur Tiongkok. Ningbo, 17 September 2015. Getty Images
5 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia, Indonesia di Peringkat ke-3

Meski dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-3 negara penghasil ikan terbesar di dunia


FAO Berharap Sistem Pertukaran Informasi Global Bisa Disetujui Lewat Pertemuan PSMA ke-4

31 hari lalu

Matthew Camilleri, Secretarty to the PSMA and FAO leader in Global and Regional Fishery. Sumber: Dok. FAO
FAO Berharap Sistem Pertukaran Informasi Global Bisa Disetujui Lewat Pertemuan PSMA ke-4

Badan Pangan dan Pertanian atau FAO berharap Sistem Pertukaran Informasi Global (GIES) dapat disetujui dalam pertemuan ke-4 PSMA.


FAO Sebut IUU fishing Mengancam Pekerjaan 600 Juta Orang

31 hari lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
FAO Sebut IUU fishing Mengancam Pekerjaan 600 Juta Orang

Badan Pangan dan Pertanian (FAO) dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan ancaman penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau IUU fishing. Salah satunya terkait pekerjaan.


Menteri KKP Beberkan Alasan Penentuan Kuota Penangkapan Ikan 80 Persen dari Populasi

32 hari lalu

Aktivitas hasil tangkapan nelayan di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Senin, 7 Maret 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan memprioritaskan nelayan kecil. TEMPO/Febri AP
Menteri KKP Beberkan Alasan Penentuan Kuota Penangkapan Ikan 80 Persen dari Populasi

Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada 12 juta populasi ikan. Sementara kuota penangkapan ikan adalah 80 persennya atau 9,6 juta.


KKP Targetkan Aturan Turunan Penangkapan Ikan Terukur Rampung Tahun Ini

35 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KKP Targetkan Aturan Turunan Penangkapan Ikan Terukur Rampung Tahun Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyusunan aturan turunan dari PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) rampung tahun ini


KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

8 April 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.


10 Tahun Perjalanan eFishery yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

31 Maret 2023

(kiri) Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Paksi Walandoue (kanan) Co-Founder & CEO eFishery, Gibran Huzaifah dalam acara eFishery Impact Report 2022 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023 (Foto oleh Hanifah Dwijayanti)
10 Tahun Perjalanan eFishery yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

Perjalanan eFishery selama 10 tahun yang memberikan kontribusi besar Rp 3,4 Triliun untuk PDB di sektor akuakultur pada 2022.


Profil eFishery, Startup yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

30 Maret 2023

Controller eFishery kreasi M Ihsan Akhirulsyah, Chrisna Aditya Wardani, dan Gibran Chuzaefah Amsi Al Farizy tim pencipta eFishery, di Bandung, 12 Agustus 2015. TEMPO/Prima Mulia
Profil eFishery, Startup yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

Riset UI sebut eFishery sumbang Rp 3,4 triliun terhadap PDB di sektor akuakultur. Ini profil startup tersebut


Riset UI Catat eFishery Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

30 Maret 2023

(kiri) Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Paksi Walandoue (kanan) Co-Founder & CEO eFishery, Gibran Huzaifah dalam acara eFishery Impact Report 2022 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023 (Foto oleh Hanifah Dwijayanti)
Riset UI Catat eFishery Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

Startup perikanan, eFishery, menurut riset Universitas Indonesia telah berkontribusi Rp 3,4 Triliun terhadap PBD sektor akuakultur di 2022.