Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Konglomerat Anthony Salim telah mendapatkan surat keterangan lunas (SKL) dari ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah lembaga ini bubar. "Suratnya sudah saya berikan ke Salim pada Kamis (11/3) lalu," kata mantan Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung sebelum mengikuti rapat dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (15/3). Syafruddin mengatakan mantan pemilik Bank BCA ini sudah menyelesaikan kewajibannya sebelum BPPN bubar. Perjanjian akhirnya sendiri sudah ditandatangani sebelum BPPN bubar pada pertengahan Februari lalu. Namun, proses pemberian surat lunasnya sendiri baru dilakukan kemarin. "Ia memang yang di-pending, sedangkan yang lain selesai semua," katanya. Dalam pemenuhan kewajiban pemegang saham, Anthony Salim telah menandatangani Master of Settlement And Acquistion Agreement (MSAA) dengan nilai utang Rp 52,727 triliun. Asetnya sendiri mencapai 108 jenis yang dijual langsung oleh BPPN dan sebagian tergabung dalam PT Holdiko Perkasa. Nilai pengembaliannya sendiri sekitar 30 sampai 40 persen, yakni Rp 20 triliun.Sebelumnya, BPPN juga telah memberikan surat lunas kepada dua pemegang saham MSAA. Mereka antara lain Sudwikatmono (eks pemilik Bank Surya, Rp 1,887 triliun), Ibrahim Risjad (Risjad Salim Internasional; Rp 0,664 triliun. Sementara itu, dua orang lainnya masih dalam pengkajian, yakni Sjamsul Nursalim (BDNI, Rp 28,496 triliun) serta Mohammad 'Bob' Hasan (BUN, Rp 5,340 triliun).Dengan diberikannya surat lunas ini, konglomerat yang dikenal dengan Om Liem ini, menjadi orang pertama yang memperoleh surat lunas setelah BPPN bubar pada 27 Februari lalu. Paska BPPN bubar, Ketua BPPN ternyata masih memberikan surat lunas kepada beberapa obligor yang sedang di-review KKSK. Namun, BPPN pun sudah menyatakan tidak kooperatif kepada beberapa konglomerat lainnya. Koordinator Pelaksana Harian Tim Pemberesan ini mengatakan program penyelesaian kewajiban pemegang saham dalam Akte Pengakuan Utang (APU) akan segera tuntas minggu ini. Dari APU, lanjut Syaf, ada empat orang yang diminta pendapat kedua atau second opinion oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Saya kira minggu ini akan selesai dan diharapkan ada rapat KKSK yang membahas ini segera," katanya. Keempat APU ini antara lain The the Min (Bank Hastin, Rp 139,791 miliar), Nirwan D. Bakrie (BNN, Rp 3,359 triliun), Husodo Angkosubroto (Bank Sewu Int, Rp 209,205 miliar), serta The Ning Khong (Bank Baja Internasional, Rp 45,139 miliar). "Ada beberapa pemilik bank yang terakhir memang memberikan aset yang sudah dievaluasi, tetapi KKSK minta re-evaluasi untuk mendapatkan second opinion," katanya. Yandi M Rofiyandi - Tempo News Room
Iklan
