Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembatasan BBM Berdasarkan Kapasitas Mesin Ditunda  

image-gnews
Jero Wacik. TEMPO/Imam Sukamto
Jero Wacik. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membatalkan pembatasan bahan bakar minyak berdasarkan kapasitas mesin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas silinder CC dan tahun produksi kendaraan resmi ditunda.

Alasannya, uji coba di lapangan membuktikan pelaksanaan pembatasan dengan kapasitas silinder dan tahun produksi sulit dilakukan. "Manfaatnya tidak lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi sementara aturan ini kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Jero seusai rapat kabinet terbatas tentang ekonomi di kantor kepresidenan, Kamis, 3 Mei 2012.

Sebagai gantinya, ada lima keputusan pemerintah untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk menjaga kuota 40 juta kiloliter per tahun.

Yang pertama, pembatasan untuk kendaraan dinas pemerintah, baik berpelat merah maupun milik BUMN berpelat hitam. Untuk yang milik BUMN berpelat hitam, akan diberikan stiker untuk mempermudah kelancaran pengendalian BBM bersubsidi. "Diatur melalui Keputusan Menteri ESDM dan sudah disetujui Presiden. Ada tahapannya, Jabodetabek, Jawa-Bali," kata dia.

Pembatasan kedua diberlakukan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan. "Untuk yang ini, pemerintah daerah ikut mengawasi. Pemda dan BPH Migas, kan, sudah menangani kuota masing-masing setiap daerah," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pembatasan juga akan dilakukan dengan melanjutkan konversi BBM dan BBG di Pulau Jawa. Keputusan keempat diberlakukan bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara). "PLN dilarang membangun lagi pembangkit berbasis BBM. Semua harus berganti ke air, panas bumi, tenaga matahari, dan energi terbarukan lainnya," kata dia.

Keputusan kelima penghematan, Jero melanjutkan, diberlakukan untuk gedung-gedung pemerintahan. "Nanti akan ada peraturan menterinya untuk penghematan penggunaan listrik dan air. Misal, kalau malam, ada inspektur yang mengecek listrik terus dinyalakan, padahal tidak banyak pekerja yang lembur," kata dia.

ARYANI KRISTANTI

Iklan

BBM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

2 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

Pemerintah sedang mengkaji bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur untuk mengurangi polusi udara.


ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

2 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi.


Siap Ikuti Aturan Pemerintah soal Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga: Sudah Diupayakan Melalui Kode QR

3 hari lalu

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2022. Uji coba pembelian BBM bersubsidi dilakukan terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. ANTARA/Muhammad Adimaja
Siap Ikuti Aturan Pemerintah soal Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga: Sudah Diupayakan Melalui Kode QR

Pertamina Patra Niaga mencatat pendaftaran kode QR untuk BBM subsidi jenis biosolar sudah mencapai 100 persen.


Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

Jokowi sempat menanggapi singkat pembatasan BBM bersubsidi. Airlangga Hartarto memandang perlunya sosialisasi supaya tak meleset


Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?

4 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?

pemerintah sedang mengupayakan opsi penggantian pertalite dengan BBM jenis baru


Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

5 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

Jokowi mengatakan bahkan pemerintah belum membahas rencana kebijakan tersebut.


PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

5 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto minta Luhut mencabut pernyataannya soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

9 hari lalu

Warga mengisi BBM jenis solar di SPBU Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta, Rabu, 14 September 2022. PT Pertamina akan membuat 250 titik SPBU khusus nelayan di Indonesia agar distribusi subsidi BBM tepat sasaran. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan melanjutkan tren penguatan dalam rentang Rp 16.140-Rp 16.230 per dolar AS.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

9 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.