Bank Indonesia Terbitkan Aturan Kepemilikan Saham

Reporter

Editor


TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia segera meluncurkan Peraturan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham mayoritas. "Kami akan menyelesaikannya cepat dalam waktu sebulan ini," ujar Gubernur Bank Indonesia, darmin Nasution di Bank Indonesia, Jumat, 27 April 2012.

Selama ini, aturan terkait kepemilikan saham bank di Indonesia sangat liberal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum diatur bahwa individu atau lembaga boleh memiliki saham bank hingga 99 persen. Ini juga berlaku untuk investor asing sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

PBI yang bakal keluar pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni itu, dijelaskan Darmin akan memuat aturan yang relatif sama dengan negara-negara lain. "Jangan kalian bayangkan aturannya akan berbeda dengan yang ada di ASEAN. Kurang lebih sama," ujar Darmin.

Namun ia menegaskan, aturan itu bukan hanya berlaku untuk investor asing tetapi juga lokal. "Aturan ini bukan mau menghambat asing," ujarnya.

Dalam aturan itu, Bank Indonesia bakal mengatur diantaranya tentang komposisi saham yang diijinkan termasuk soal kepemilikan saham atas beberapa bank oleh investor yang sama (single investor). "Iya termasuk bagian yang itu (single investor).

Di Malaysia dan Thailand juga serupa. "Jadi kami membuat aturan tidak akan berbeda sendiri dari negara-negara yang lain," ujarnya.

Indonesia akan bergabung dengan negara lain guna menerapkan sistem multilicense atau ijin berlapis dalam bisnis perbankan. Darmin masih enggan menjelaskan secara rinci aturan dalam PBI tersebut.

MARTHA THERTINA






Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital


Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.


Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.


Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.


BI Ingatkan Premi Restrukturisasi Jangan Memberatkan Bank

24 Mei 2017

BI Ingatkan Premi Restrukturisasi Jangan Memberatkan Bank

rencana pengenaan premi tambahan untuk restrukturisasi, jangan semakin memberatkan bank, karena dapat menghambat proses pemulihan kinerja perbankan


Beleid Bank Tanah Disiapkan

23 Mei 2017

Beleid Bank Tanah Disiapkan

Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden sebagai landasan hukum pembentukan bank tanah guna mengatasi persoalan pembebasan tanah.


Izin Usaha 680 Money Changer akan Dicabut, Ini Alasan BI

29 Maret 2017

Izin Usaha 680 Money Changer akan Dicabut, Ini Alasan BI

Sebanyak 680 money changer atau Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) terancam harus menutup
usahanya per 7 April.


OJK Sebut Baru Satu Perusahaan Pinjaman Online yang Terdaftar

24 Maret 2017

OJK Sebut Baru Satu Perusahaan Pinjaman Online yang Terdaftar

Saat ini baru ada 157 perusahaan fintech peer to peer lending yang melaporkan diri.