Interpelasi Dahlan, DPR Jangan Sembarangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (tengah) menjawab pertanyaan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema Semangat Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Indonesia di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jabar, Selasa (17/4) malam. ANTARA/Jafkhairi

    Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (tengah) menjawab pertanyaan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema Semangat Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Indonesia di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jabar, Selasa (17/4) malam. ANTARA/Jafkhairi

    TEMPO.CO, Bandung—Ketua DPD Irman Gusman meinta anggota DPR tidak sembarangan menggunakan hak interpelasi. "Interpelasi itu hak Dewan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, hak konstitusi itu gak boleh (digunakan) sembarang," kata dia di Bandung, Jumat, 20 April 2012.

    Dia mengatakan itu menanggapi soal penggalangan dukungan penggunaan hak interpelasi yang ditujukan pada Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Kalau interpelasi bukan (ditujukan pada) menteri, menteri itu kan pembantu presiden, interpelasi itu ke bosnya menteri dong," kata Irman.

    Menurut Irman, jika ditujukan pada pejabat negara setingkat menteri, cukup dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat. ”Gak perlu sejauh itu (interpelasi), terlampau mudah menggunakan hak konstitusional itu,” kata dia. "Hak interpelasi itu, hak Dewan yang ada di konstitusi."

    Irman mengibaratkan hak interpelasi itu bak senjata pusaka. "Jangan sering-sering diliatin, masak ke menteri pake gituan, gak usahlah, panggil aja tuh menteri," kata dia.

    AHMAD FIKRI

    Berita lain:
    Serba-serbi Dahlan Iskan
    Dosa Dahlan Iskan di Mata DPR
    Dahlan Iskan, Daftar Kehebohan sang Menteri 'Koboi'
    Dahlan Iskan Janji Bantu Kebutuhan Pak Raden
    Tips Dahlan Memilih Komisaris: Wibawa dan Preman
    Ganti Direksi, Dahlan Iskan Ogah Heboh
    Dahlan Iskan Sarankan DPR ke Mahkamah Agung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.