PDIP Tetap Tolak Skema BLT

Reporter

Editor

Dari kiri, Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta dan Mantan Ketua PP Muhammadyah, Ahmad Syafii Maarif menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi "Pernyataan Akhir Tahun" di Jakarta, Senin(21/12). TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO , Jakarta:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menolak skema bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Bila mau memberikan BLT berikan saja, namun BBM tetap tidak boleh naik,” kata Arif Budimanta, Politikus PDI Perjuangan dan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ketika dihubungi Tempo Rabu 21 Maret 2012. “Kemiskinan sudah ekstrim di Indonesia, kenapa diberikan hanya saat BBM naik saja?”

Arif Budimanta mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidakjujuran pemerintah. Pemerintah Seolah menggambarkan bila BBM tidak naik, APBN akan jebol. “Akar permasalahanya adalah pengelolaan yang tidak baik,” kata dia.

Ia menegaskan partainya tetap dalam sikapnya menolak kenaikan harga BBM. “Akan diperjuangkan sampai paripurna.”

Pemerintah mewacanakan pemberian BLT sebagai kompensasi dari kenaikan BBM. Pemerintah berencana memberikan BLT Rp 25,6 triliun kepada 18,5 juta keluarga miskin selama sembilan bulan mulai April 2012 nanti. Bantuan tunai ini diberikan atas kompensasi kenaikan harga solar dan Premium menjadi Rp 6.000 per liter mulai 1 April 2012.

DPR sendiri dalam waktu dekat memutuskan sikap mengenai bantuan langsung tunai dan kenaikan BBM. Sumber Tempo menyebutkan, sebagian besar anggota DPR mendukung kenaikan BBM. Namun upaya pemerintah meloloskan anggaran bantuan langsung tunai bakal diganjal saat voting.

ANANDA PUTRI

Bisnis Lainnya
Menteri Keuangan Serahkan 21 Calon Komisioner OJK 

2017, Pasar Bank Syariah Tumbuh Dua Kali Lipat 

Pemerintah Jual Surat Utang Rp 7,3 Triliun  






Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

13 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

1 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

2 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

2 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

3 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

3 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

3 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

3 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.