Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TVOne Bantah Selewengkan Nama Lumpur Lapindo

image-gnews
Seorang pengendara motor melintas dititik rawan longsor tanggul Lapindo didesa Siring, Sidoarjo, Kamis (22/9). Meski tanggul menjadi kawasan tertutup bagi pengunjung paska longsornya gunung lumpur warga masih berdatangan untuk melihat semburan lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Seorang pengendara motor melintas dititik rawan longsor tanggul Lapindo didesa Siring, Sidoarjo, Kamis (22/9). Meski tanggul menjadi kawasan tertutup bagi pengunjung paska longsornya gunung lumpur warga masih berdatangan untuk melihat semburan lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara TVOne Totok Suryono menyatakan kantornya tidak pernah mempolitisir penyebutan bencana Lumpur Lapindo menjadi Lumpur Sidoarjo. "Di seluruh dunia, penyebutan suatu bencana memang dikorelasikan dengan tempat terjadinya bencana," kata Totok saat diwawancarai lewat telepon, Selasa, 27 Desember 2011.

Totok mencontohkan bencana nuklir di Bhopal, India, yang disebutkan sesuai nama lokasi bencana, "Tragedi Bhopal". "Begitu pula dengan Lumpur Sidoarjo," ujarnya. Menurut dia, penyebutan Lumpur Sidoarjo juga disebut Lumpur Porong. Namun karena tempatnya lebih dikenal sebagai bagian daerah Sidoarjo, penyebutannya menjadi Lumpur Sidoarjo.

"Sehingga salah besar jika ada yang bilang bahwa TVOne mempolitisir nama bencana tersebut," katanya. Penyebutan Lumpur Sidoarjo murni dilakukan karena lokasi bencana tersebut ada di Sidoarjo. "Jadi bukan karena sama-sama perusahaan Bakrie lalu kami mengganti nama bencana itu," katanya.

Mengenai seringnya TVOne meliput ganti rugi yang dilakukan Lapindo, hal itu semata untuk menunjukkan bahwa salah satu anak perusahaan Bakrie tersebut memang benar-benar melakukan ganti rugi kepada korban. "Masyarakat perlu melihat bahwa Bakrie bertanggung jawab memperbaiki kehidupan korban bencana lumpur," tuturnya.

Bahkan, menurut Totok, sebelum ada putusan bersalah atau tidak, Lapindo berupaya menyelamatkan masyarakat sekitarnya, misalnya dengan membangun perumahan baru. "Apalagi setelah ada putusan yang menyebutkan Lapindo tidak bersalah. Kami ingin masyarakat benar-benar melihat permasalahan ini dengan jernih," ujarnya.

Banjir Lumpur Lapindo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran milik anak perusahaan Bakrie, PT Lapindo Brantas Inc, di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak 29 Mei 2006.

Semburan selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan, yang mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang, baik untuk mengganti tanah masyarakat, maupun membuat tanggul sebesar Rp 6 triliun.

Tapi, PT Lapindo lebih sering mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan korban. Padahal dari 12.883 dokumen pada Mei 2009 hanya tinggal 400 buah dokumen yang belum dibayarkan karena status tanah belum jelas. Namun para korban banyak yang mengaku kepada Komnas HAM dalam penyelidikannya bahwa mereka sudah diminta meneken kuitansi lunas oleh Minarak Lapindo, sementara pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang.

Dalam keterangannya kepada DPRD Sidoarjo pada Oktober 2010, Direktur Utama PT Lapindo Brantas, Andi Darusalam Tabusala, mengakui, dari sekitar 13.000 berkas baru sekitar 8.000 berkas yang diselesaikan, kebanyakan dari  korban yang berasal dari Perumtas Tanggulangin Sidoarjo. Hal ini menunjukkan banyak keterangan yang simpang siur dan tidak jelas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senin, 19 Desember lalu, ratusan korban Lumpur Lapindo dari tiga RT di Desa Mindi, Kecamatan Porong, kembali mendatangi kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di kawasan Kebonsari, Surabaya. Massa mendesak Badan Penanggulangan segera memverifikasi tanah dan bangunan rumah mereka.

Dalam pertemuan di Pendopo Sidoarjo pada 8 Desember, Nirwan Bakrie sebagai perwakilan PT Minarak berkomitmen kepada peserta pertemuan untuk melunasi sisa pembayaran paling lambat Juni 2012. Janji Nirwan ini setidaknya disampaikan langsung dihadapan beberapa orang yang ikut pertemuan di antaranya Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Padahal, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, ganti rugi seharusnya dibayarkan secara lunas maksimal dua tahun setelah cicilan pertama yang didapatkan warga pada akhir 2007. Sehingga ganti rugi semestinya sudah dibayar lunas pada akhir 2009.

Tak hanya itu, proses pemberian ganti rugi semestinya dilakukan dengan cara membayar terlebih dulu 20 persen. Sisanya dilunasi maksimal dua tahun berikutnya. Namun, di tengah jalan, bukannya melunasi sisa 80 persen, Minarak malah mencicil Rp 15 juta per bulan. Bahkan dalam setahun terakhir, cicilan berkurang menjadi Rp 5 juta per bulan.

Persoalan Lumpur Lapindo kembali mencuat menjelang bursa pencalonan presiden. Walau belum terang-teangan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden pada 2014, Aburizal Bakrie tidak mengganggap kasus Lumpur Sidoarjo sebagai hambatan politik. "Lusi (Lumpur Sidoarjo) bukan beban buat kami. Itu proses jual-beli dan sudah diselesaikan lebih dari 90 persen," katanya di Aula Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa, 27 Desember 2011.

Aburizal optimistis masalah jual beli tanah terkait Lumpur Lapindo sudah diselesaikan pada 2012. "Tragedi muncratnya lumpur ke permukaan mungkin dalam 30 tahun tidak akan terselesaikan," kata dia. Ical menyebutkan proses jual beli tanah mencapai harga 10-20 kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak. "Itu sudah menjadi kesepakatan tanpa ada tekanan. Ya, proses jual beli saja."

RAFIKA USNAH AULIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.


8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

29 Mei 2014

Seorang warga dengan wajah di penuhi lumpur berdiri di sisi tanggul seusai memasang puluhan patung manusia lumpur di atas lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, (26/5). TEMPO/Fully Syafi
8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

Warga ingin Bank Jatim mengeluarkan dana talangan.


Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

14 Desember 2012

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang resmi pensiun terhitung hari Jumat (31/10), usai menggelar konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, (31/10). Dalam keterangannya Bagir menyampaikan reformasi birokrasi dan transparasi di lingkungan pera
Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

Bagir Manan menilai Kasus Lapindo perbuatan melanggar hukum sehingga yang berwenang menentukan soal ganti rugi adalah pengadilan biasa.


Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

29 November 2012

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam sidang pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, (13/10). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes.


3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

23 November 2012

TEMPO/Fully Syafi
3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

Korban lumpur Lapindo menuntut Minarak Lapindo membayar sisa ganti rugi yang mencapai Rp 400 miliar.


Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

7 November 2012

Sejumlah pekerja dan alat berat memperbaiki ambrolnya tanggul penahan lumpur Lapindo di Titik 22 ,desa Siring, Sidoarjo. TEMPO/Fully Syafi
Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

Pemerintah kabupaten menyiapkan skenario terburuk.


Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

5 November 2012

Seorang warga korban lumpur panas Lapindo menabur bunga kelautan lumpur usai istighosah di tanggul titik 61, Desa Ketapang Keres, Porong, Sidoarjo, Jatim, Selasa (17/7). ANTARA/M Risyal Hidayat
Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

Lapindo Brantas Inc (LBI) masih mencari mitra untuk turut mendanai pengembangan industri hulu migas itu.


Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

5 November 2012

Seorang warga melintas di atas tanggul lumpur di titik 29, desa Besuki, Porong, Sidoarjo, Senin (5/28). Sejumlah warga korban lumpur menduduki pos BPLS dan melarang semua kegiatan BPLS dikawasan lumpur sebelum ganti rugi korban terbayarkan. TEMPO/Fully Syafi
Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

Luberan lumpur di titik P 71-10d dan P 21-22 akan berdampak pada rel kereta api dan Raya Porong. Sementara titik P 33 akan berdampak pada permukiman.


Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

14 September 2012

Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berjalan diatas lumpur kering dititik 21 desa Siring, Sidoarjo, Kamis (22/9). Paska longsornya gunung lumpur dititik 21, kawasan lumpur Lapindo tertutup bagi wisatawan. TEMPO/Fully Syafi
Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Khusairi, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung.


Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

10 September 2012

Seorang warga korban lumpur panas Lapindo menabur bunga kelautan lumpur usai istighosah di tanggul titik 61, Desa Ketapang Keres, Porong, Sidoarjo, Jatim, Selasa (17/7). ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

Tahun 2013 pemerintah menganggarkan Rp 2,236 triliun naik dari tahun ini Rp 1,533 triliun.