TEMPO Interaktif, Gorontalo - Pemerintah Indonesia bersama dengan Badan Pangan Dunia (the United Nations World Food Program, WFP) hari ini meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14 Provinsi paling rentan pangan di Indonesia. Peta yang merupakan tindak lanjut dari versi nasional yang telah dipublikasikan tahun lalu ini akan menjadi referensi dan pedoman dalam upaya penurunan kerawanan pangan di dalam negeri.
"Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam pencapaian Millennium Development Goals," ujar Menteri Pertanian Suswono dalam siaran pers, Kamis, 20 Oktober 2011.
Empat belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Maluku, serta Nanggroe Aceh Darussalam.
Data itu nantinya bisa digunakan oleh berbagai lembaga, seperti Badan Ketahanan Pangan Provinsi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika. Upaya multisektor itu didukung oleh WFP dan Badan Ketahanan Pangan Pusat.
Peta tersebut telah menganalisis dan mengklasifikasikan tingkat kerentanan pangan dengan menitikberatkan kepada aspek ketersediaan pangan, akses pangan oleh rumah tangga, dan pemanfaatan pangan oleh individu. Peta itu juga akan berfungsi sebagai alat penyedia pembanding berbentuk statistik yang berguna dalam penentuan sasaran geografis bagi pemerintah untuk mewujudkan situasi ketahanan pangan dan gizi dalam negeri.
Menurut Acting Country Director WFP, Peter Guest, perubahan iklim, bencana alam yang cukup sering terjadi, dan kenaikan harga pangan merupakan tantangan yang lebih sulit dibanding sebelumnya dalam memerangi kelaparan. Untuk itu, diperlukan usaha keras untuk mengatasi persoalan tersebut.
Meskipun masih belum menyeluruh, komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs), terutama dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, telah menunjukkan hasil yang cukup positif.
Peluncuran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Investasi dan upaya gigih dalam merampungkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi ini merupakan bukti komitmen kuat pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi di ke-14 provinsi tersebut," kata Peter.
Peta Kerentanan Pangan pertama Indonesia dikembangkan pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia dan WFP, sedangkan edisi kedua diluncurkan langsung oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2010. WFP juga membantu mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia yang didesain untuk memonitor situasi ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional serta memberikan akses terhadap reaksi tanggap saat dibutuhkan berdasarkan sistem informasi real-time.
AGUNG SEDAYU