Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Korupsi Kemenakertrans, Menteri Keuangan Siap Bersaksi  

image-gnews
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berjanji akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya mesti datang,” katanya di Jakarta, Kamis 29 September 2011. Namun Agus belum bisa memastikan datang Jumat besok sesuai dengan permintaan Komisi. “Saya kan baru datang (dari Amerika Serikat), nanti kami lihat karena besok ada beberapa undangan,” ujarnya.

Agus baru saja tiba di Tanah Air setelah menghadiri pertemuan negara G-20, pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF, dan pertemuan tidak resmi antarmenteri keuangan Asia Tenggara di Washington District of Colombia Amerika Serikat.

Beberapa pertemuan yang akan dihadiri Menteri Keuangan pada Jumat besok yaitu rapat di kantor Wakil Presiden di Merdeka Selatan dan membuka program sensus pajak di kawasan perdagangan Mangga Dua Jakarta Utara.

Agus mengaku belum mengetahui isi surat panggilan Komisi. “Saya mau lihat dulu undangannya,” katanya. Meski demikian Agus mengatakan institusinya siap memberikan kerja sama yang baik. “Kami memberikan kerja sama terbaik kepada KPK karena undangannya terkait masalah keuangan dan itu merupakan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Keuangan,” katanya.

Komisi Antikorupsi membutuhkan kesaksian Menteri Keuangan dalam kaitan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek di 19 daerah transmigrasi itu bernilai Rp 500 miliar yang diakui oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung diusulkan oleh Dewan dan disetujui Kementerian Keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi oleh beberapa pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK telah menetapkan beberapa tersangka di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dadong Irbarelawan.

Mantan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan Sindhu Malik Pribadi yang juga staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah dipanggil KPK sebagai saksi.

AKBAR TRI KURNIAWAN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..


Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

17 September 2020

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,  Luncurkan Standar Kompetensi Kerja Seni Musik.
Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III dan segera dicairkan


Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

16 Mei 2020

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.


Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

30 September 2019

Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

Mendengar usulan tersebut, Jokowi pun tertawa.


Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

27 September 2019

Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Hanif Dhakiri saat pertama kali datang ke kantor Kemenpora, Selasa, 24 September 2019. Antara/Asep Firmansyah
Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan menggandeng Program Management Officer (PMO), pihak yang akan mengelola Kartu Pra Kerja


Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10 September 2019

Kemnaker menggelar acara
Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kemenaker meminta perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive menghadapi revolusi industri.


Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan sistem tilang elektronik (E-TLE ) hari ini. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.


2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

11 April 2019

Acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.
2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

Kemnaker akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2019 dengan anggaran Rp 1 triliun.


Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

7 November 2018

Ilustrasi pekerja disabilitas. Shutterstock.com
Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Ada kewajiban mempekerjakan penyadanag disabilitas sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta dan 2 persen untuk BUMN/BUMD.