Jurus Baru Penyelamatan Lippo Telecom

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah gagal memaksa Telkomsel, Satelindo dan Excelcomindo membantu Lippo Telecom dalam soal roaming , Menhub Agum Gumelar mengeluarkan jurus baru. Langkah ini dipastikan akan menolong Natrindo Telepon, grup Lippo, yang dilanda persoalan berat. Lewat tangan Dirjen Postel, pemerintah meminta enam operator selular regional pemegang lisensi sistem seluler digital (digital selular system/DCS) 1800 megahertz bergabung dengan operator regional lainnya, PT Natrindo Telepon Seluler. Penggabungan tersebut mesti dilakukan sebelum batas waktu lisensi, 6 November berakhir. Jika tidak, pemerintah akan mencabut lisensi mereka. Berdasarkan catatan Tempo News Room, ada tujuh perusahaan seluler skala regional yang memegang lisensi. Yaitu PT. Astratel (wilayah operasi Sumatera Utara dan Selatan), PT. Aria West Internasional (Jawa Barat), PT. Inti Mitratama Abadi (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi), PT. Mitra Perdana (Jawa Tengah), PT. Natrindo Telepon Seluler (Jawa Timur) , PT. Primarindo Sistel (Kalimantan), dan PT. Kodel Margahayu Telindo (Sulawesi dan Bali). Empat terakhir adalah milik grup Lippo. Kepala Humas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gatot S. Dewa Broto, ketika dihubungi Tempo News Room di Jakarta, Kamis (31/10), mengatakan selama ini pihaknya terus mengawasi kegiatan operasional tujuh perusahaan tersebut. Nyatanya, lanjut dia, hanya Natrindo yang sudah beroperasi. Sedangkan sisanya, meskipun sudah empat tahun lamanya memegang lisensi, masih belum menunjukkan tanda-tanda akan beroperasi. Gatot melanjutkan Menteri Perhubungan Agum Gumelar pada September lalu sudah mengirimkan surat peringatan kepada enam operator dan surat pemberitahuan kepada Natrindo tentang rencana penggabungan ini. Namun, “Saya belum tahu jawaban mereka, tapi saya dengar mereka sudah mengirim surat balasan kepada Dirjen Postel,” ungkap Gatot. Ditambahkannya, meski lisensi baru akan habis 6 November, Ditjen Postel akan rapat pada 4 November untuk mengambil keputusan akhir menentukan nasib para operator regional itu. Kepala Humas mengakui Natrindo dan operator regional lainnya tengah berada dalam situasi yang dilematis. Sebab mereka harus bersaing dengan operator DCS 1800 yang memegang lisensi nasional. “Level of playing field (tingkat persaingan) mereka berbeda,” ujar dia. Ia mencontohkan jika pelanggan Natrindo ingin pergi ke Jakarta, mereka tidak akan bisa mendapatkan fasilitas jelajah dari operator nasional. Padahal operator regional yang diharapkan menjadi mitra jelajah belum beroperasi. Karena itu, ujar Gatot, dengan penggabungan ini terbuka peluang untuk menjadi operator nasional. “Tapi kita belum mengarah ke sana,” sergahnya cepat. Pasalnya, untuk menjadi operator nasional, operator harus lulus uji laik operaso dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pemerintah. (Ucok Ritonga --- Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.