"Sudah saatnya KPK membangun komunikasi yang intens dengan Serious Fraud Office untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi," kata Ruki saat ditemui di Kantor BPK disela-sela acara sarasehan BPK dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Senin (29/03).
Lebih lanjut, Ruki melihat bahwa hingga saat ini BPK belum ikut campur dalam kasus penyuapan tersebut. "Karena itu sudah menjadi kasus, tentunya akan kita cermati juga kemudian," tambah Ruki.
Ruki sendiri belum mengetahui apakah BPK sempat menemukan kejanggalan dalam hasil audit BPK ke Pertamina pada tahun 2002-2006. "Saya belum tahu itu (hasil audit), tapi saya kira itu (kasus penyuapan) temuan yang sangat berharga yang tentu saja saran saya sebaiknya ditindaklanjuti BPK," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Antikorupsi Inggris (Serious Fraud Office) dalam berkas dakwaan Innospec Limited menyatakan ada aliran dana suap dari perusahaan produsen timbal itu agar program penghapusan bensin bertimbal di Indonesia ditunda.
Selain bekas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Rachmat Sudibyo yang disebutkan menerima suap lebih dari US$ 1 juta (Rp 9 miliar), mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo dikabarkan menerima dana US$ 300 ribu (Rp 2,7 miliar).
NALIA RIFIKA