Jumat, 23 Februari 2018

Djatun: Kestabilan Ekonomi Kunci untuk Pengentasan Kemiskinan

Oleh :

Tempo.co

Senin, 20 Oktober 2003 11:19 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti menegaskan kunci penanggulangan kemiskinan adalah kestabilan ekonomi.

    Hal itu ia katakan saat menghadiri acara dialog sosial nasional yang digelar ILO (International Labour Organization) yang bertajuk "Terbebas dari Kemiskinan", di Jakarta, Jum'at (17/10).

    "Tidak mungkin dapat didilakukan pengentasan kemiskinan, bila ekonomi tidak stabil," kata Dorodjatun. Sebab, tambahnya, bila ekonomi tidak stabil maka akan mengakibatkan inflasi. Selanjutnya, ledakan inflasi akan berpengaruh kepada orang-orang yang tidak berpenghasilan dan berpenghasilan tetap.

    Selain itu, kata Dorodjatun, disiplin fiscal juga harus diterapkan. "Kita tidak boleh membiarkan defisit APBN naik kembali," kata Mantan Dubes Indonesia untuk AS itu. Oleh karenanya, Dorodjatun tidak akan membiarkan ketidakdisiplinan fiskal seperti pencetakan uang yang seenaknya, peminjaman uang dari Bank Indonesia untuk menutup defisit APBN.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 adalah sebanyak 38,394 juta atau 18,2 persen. Pada 1999 lalu jumlah ini mencapai 23,43 persen, dan tahun 2000 menurun menjadi 19,14 persen.

    Djatun juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menyalahkan peran IMF atas keadaan ekonomi yang menimpa Indonesia. Sebab, kata Dorodjatun, justru utang dalam negeri kita yang sangat besar. "Utang dalam negeri sebesar Rp 650 triliun, yang baru selesai 144 triliun rupiah,"tambahnya. Ia juga meminta agar di masa depan tidak ada lagi aneka subsidi yang akan sangat memberatkan APBN.

    Indra Darmawan/ TNR


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Rizieq Shihab, 11 Tuntutan dalam 9 Bulan

    Kabar kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 membuat banyak pihak heboh karena sejak 2016, tercatat Rizieq sudah 11 kali dilaporkanke polisi.