Hadapi Perdagangan Bebas, Indonesia Harus Punya Trading House

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Purwokerto - Agar usaha kecil menengah bisa bertahan dari perdagangan bebas, seharusnya Indonesia mempunyai trading house. Kalau tidak, akan banyak industri kecil yang gulung tikar dan pengangguran bertambah.

“Cina berani menerapkan pasar bebas karena mereka mempunyai trading house yang memasarkan produk industri kecil mereka, Indonesia seharusnya punya itu,” terang mantan Menteri Koperasi di era Presiden Soeharto, Subiyakto Tjakrawerdaya, kepada wartawan di sela-sela sarasehan alumni Unsoed, Jumat (13/2).

Subiyakto mengatakan sebenarnya Indonesia belum siap melakukan perdagangan bebas dengan Cina. Namun, Indonesia juga akan merugi jika menutup diri dari Cina karena Cina merupakan pasar yang cukup potensial bagi produk Indonesia.

Pemerintah, kata dia, seharusnya saat ini mendukung penuh industri kecil agar siap dengan membanjirnya produk Cina ke Indonesia. Ia menilai, daya saing produk Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Cina. “UKM tidak mungkin berjalan sendiri, mereka tidak akan kuat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah membantu UKM dalam menyediakan bahan baku, teknologi yang murah dan pemasaran. “Pemerintah belum siap dengan perangkat itu. Omong kosong kalau kita siap,” tambahnya.

Subiyakto mengusulkan agar pemerintah mempunyai perusahaan negara yang khusus mengurusi pemasaran produk industri kecil. Ia mencontohkan, Bulog bisa dijadikan trading house bagi produk-produk pertanian.

Menurutnya, Indonesia sudah terlambat untuk mempersiapkan industri kecil menghadapi pasar bebas. “Sekarang sudah harus punya prinsip, efisiensi atau mati,” tegasnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman, Haiban Hadjid, mengatakan seharusnya alumni perguruan tinggi tidak berorientasi menjadi pegawai negeri saja.

“Di era perdagangan bebas, alumni perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi wirausahawan yang peka terhadap perkembangan zaman,” katanya.

Ia berharap alumni universitas bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Apalagi, kata dia, perdagangan bebas menuntut wirausahawan yang bisa berpikir efisien agar mampu bersaing dengan produk luar negeri.

“Unsoed mempunyai 35 ribu alumni, kalau semua bisa jadi wirausahawan yang handal, lulusan Unsoed tidak akan mengeluhkan lapangan pekerjaan lagi,” imbuhnya.

ARIS ANDRIANTO

 






Cerita Perempuan Para Pelaku Usaha Mikro di Kalbar Optimalkan Pinjaman dari BTPN Syariah

27 hari lalu

Cerita Perempuan Para Pelaku Usaha Mikro di Kalbar Optimalkan Pinjaman dari BTPN Syariah

Tak sedikit perempuan pengusaha mikro mendapat pinjaman dari BTPN Syariah. Selain usaha berkelanjutan, mereka juga harus disiplin mengelola keuangan.


Pemerintah Jelaskan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM Selain Urusan Hukum

59 hari lalu

Pemerintah Jelaskan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM Selain Urusan Hukum

Rulli Nuryanto menyatakan hak kekayaan intelektual (HKI) punya sejumlah fungsi sangat penting bagi pelaku usaha mikro.


Syarat Daftar UMKM Online dan Tahapan Membuat Izin Usaha

22 Januari 2022

Syarat Daftar UMKM Online dan Tahapan Membuat Izin Usaha

Saat ini pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mendaftarkan usahanya secara online untuk mendapat bantuan dana dari pemerintah.


Mengenal UMKM: Soal Kriteria dan Jumlahnya Tembus Puluhan Juta

12 Desember 2021

Mengenal UMKM: Soal Kriteria dan Jumlahnya Tembus Puluhan Juta

UMKM dibagi menjadi tiga jenis, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.


OJK Sebut Kebutuhan Pendanaan UMKM Diprediksi Rp 1.605 T, Begini Rinciannya

9 Desember 2021

OJK Sebut Kebutuhan Pendanaan UMKM Diprediksi Rp 1.605 T, Begini Rinciannya

OJK mengatakan kebutuhan pendanaan UMKM saat ini diprediksi mencapai Rp 1,605 triliun.


DPR Apresiasi Perizinan Usaha Mikro Capai 94,42 Persen

2 Desember 2021

DPR Apresiasi Perizinan Usaha Mikro Capai 94,42 Persen

Melalui OSS ini diharapkan perizinan usaha mikro dapat berjalan lebih mudah.


Realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro Capai Rp 15,36 T per November 2021

18 November 2021

Realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro Capai Rp 15,36 T per November 2021

Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro per November 2021 mencapai Rp 15,36 triliun.


Survei Bank Indonesia: 43,1 Persen UMKM Butuh Kredit, tapi Belum Dapat

3 September 2021

Survei Bank Indonesia: 43,1 Persen UMKM Butuh Kredit, tapi Belum Dapat

Bank Indonesia menyampaikan estimasi potensi kebutuhan kredit UMKM mencapai Rp 1.605 triliun.


Dirut BRI: 3 Hal Ini Perlu Diedukasi ke Pelaku UMKM Agar Naik Kelas

5 Agustus 2021

Dirut BRI: 3 Hal Ini Perlu Diedukasi ke Pelaku UMKM Agar Naik Kelas

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa saat pelaku UMKM semakin kuat, diharapkan ketahanan ekonomi nasional pun akan menguat.


Dirut BRI Dampingi Presiden Jokowi Salurkan BPUM

30 Juli 2021

Dirut BRI Dampingi Presiden Jokowi Salurkan BPUM

Penerima BPUM 2021 melalui BRI berjumlah 8,2 juta orang dengan total jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp 9,84 triliun.