Bapepam Tunggu Paparan Publik Bank Lippo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengawas Pasar Modal akan menunggu terlebih dulu penjelasan manajemen PT Bank Lippo Tbk, sebelum mengambil suatu kesimpulan. Penjelasan ini akan disampaikan bank itu dalam paparan publik, sebelum tanggal 15 Februari nanti. "Biar mereka melakukan public expose dulu ke masyarakat," kata Kepala Bapepam Herwidayatmo kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (30/1). Menurut dia, dalam paparan publik itu nantinya Bank Lippo akan mempertanggungjawabkan terlebih dulu akuntabilitas dan transparansinya sebagai perusahaan publik. "Kebingungan masyarakat biar diperjelas dulu dan menjelaskan permasalahannya," kata dia. Setelah adanya paparan publik itu, lanjut Herwid, panggilan akrabnya, barulah Bapepam akan mengambil kesimpulan. Seperti diketahui, telah terjadi perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ. Dalam laporan yang dipublikasikan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 disebutkan total aktiva perusahaan sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 Miliar. Sedangkan dalam laporan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002, total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan rugi bersih (yang belum diaudit) menjadi Rp 1,3 triliun. Manajemen Lippo beralasan, perbedaan itu terutama pada kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun pada laporan ke BEJ. Akibatnya keseluruhan neraca dan akun-akun berbeda signifikan, termasuk penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen. Awal pekan ini, Bursa Efek Jakarta telah meminta manajemen Lippo untuk mengadakan paparan publik, paling lambat tanggal 15 Januari. Ada dua hal yang perlu disampaikan dalam paparan itu, yaitu Bank Lippo harus menyampaikan penjelsan atas adanya dua laporan keuangan per 30 September 2002 yang memuat angka berbeda dan penjelasan mengenai kinerja keuangan perusahaan hingga periode 31 Desember 2002. Menyikapi hal ini, BEJ juga telah memanggil manajemen Bank Lippo sebanyak dua kali, untuk dimintai klarifikasinya dan pemeriksaan. Menanggapi hal ini, Herwid menolak berkomentar banyak saat ini. Alasannya, pemeriksaan masih berlangsung. "Saya minta waktu," katanya. Dia juga beralasan, tidak harus semua proses pemeriksaan atau penelahaan yang dilakukan Bapepam dikemukakan kepada publik. Menurut Herwid, timnya tengah bekerja dan Bapepam akan segera mengemukakan hasil kajiannya dalam waktu sesegera mungkin. Dia menolak menyebutkan, siapa saja pihak-pihak yang telah dipanggil oleh Bapepam untuk pemeriksaannya. "Pokoknya kita sudah bekerja. Semua pihak-pihak terkait kita mintai keterangannya," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam Abraham Bastari menyatakan, direksi Lippo dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan itu telah dipanggil dan diperiksa Bapepam. Tapi dia menolak berkomentar lebih lanjut dengan alasan sekarang kasus ini masih ditangani Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam M. Noor Rachman. "Nanti bisa dilimpahkan ke saya. Bisa juga tidak," kata dia. Menanggapi dugaan adanya penyesatan informasi (misleading information) dalam kasus ini, kembali Herwid menolak berkomentar. "Kita sedang mengumpulkan bahan-bahan dan fakta-fakta yang terkait," katanya. Menyikapi kasus ini, Herwid menyatakan, harus disadari bahwa dalam kondisi saat ini dimana Bank Lippo dalam penanganan BPPN maka ada beberapa aturan yang rumit. "Kadang-kadang pelaksanaan dan adjustment-nya harus menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Apa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang membuat situasi seperti ini," kata dia. Karena itu, lanjut Herwid, masalah ini menjadi sangat sensitif karena Bank Lippo dalam penganan BPPN. Menurutnya, setiap bank memerlukan adanya kepercayaan dari publik dan tidak ingin menimbulkan kepanikan. Bapepam sebagai badan penegak hukum di pasar modal, menurut dia, dalam mengambil setiap keputusan memerlukan bukti-bukti yang cukup sebelum mengambil suatu keputusan dan menyampaikannya ke masyarakat. "Nanti pada saatnya kalau terbukti akan diberikan sanksi," katanya. Herwid juga menilai belum perlu melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham Bank Lippo di bursa. Padahal, ada ketidakjelasan informasi dalam kasus ini sehingga BEJ perlu meminta Bank Lippo melakukan paparan publik. "Kita belum melihat perlu. Justru itu akan lebih merugikan masyarakat pemodal," tandasnya. (Yura Syahrul - Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.