Pertemuan Tripartit Perselisihan di Garuda Berlanjut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, hari ini mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Pertemuan itu untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara APG dengan manajemen PT Garuda Indonesia. Rapat tertutup dipimpin langsung oleh menteri, di kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, Selasa (28/1). Tampak hadir dalam acara itu Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan, Direktur Niaga, Bachrul Hakim, Direktur Strategi, W.B Oka, Direktur Keuangan, Emir Syatar, Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Ari Sapari. Sedangkan Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi yang juga diundang dalam pertemuan itu tidak hadir. Belum diketahui alasan ketidakhadiran Laksamana. Dari kementerian itu yang hadir adalah Deputi Menteri Negara BUMN, Ferdinand Nainggolan. Seperti diketahui, perselisihan antara APG dengan manajemen PT Garuda Indonesia memuncak, yang berawal dari tuntutan sejumlah pilot Garuda agar memperbaiki besaran dan struktur gaji. Namun tuntutan tidak dipenuhi manajemen. Beberapa pertemuan telah digelar namun belum tercapai kesepakatan. Terakhir, Senin (27/1) sore, pertemuan bipartit antar keduanya yang rencananya digelar, gagal terlaksana karena Direktur Utama Garuda dipanggil oleh Menteri Negara BUMN. Sebelumnya APG sempat mengancam akan melakukkan aksi mogok dimulai dengan penundaan jadwal keberangkatan pesawat selama satu jam, sejak 26 Januari 1 Februari 2003. Jika tidak ditanggapi, aksi akan dilanjutkan pada 2-9 Februari 2003 dengan menunda keberangkatan selama 5 jam. Jika tetap tidak ditanggapi mereka akan mogok total terhadap semua jadwal penerbangan Garuda. Retno Sulistyowati --- TNR

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.