Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Setujui Alokasi Pengadaan Kompos Rp 6,7 Triliun

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi IV yang membidangi pertanian, kautan, dan kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui alokasi anggaran  untukmenggenjot produksi pupuk organik sebesar Rp 6,7 triliun.

 "Dengan ini Komisi IV menyetujui alokasi yang diajukan Menteri Pertanian," ujar Ketua Komisi IV Arifin Junaidi dalam rapat kerja dengan Menteri ertanian Anton Apriyantono  di Gedung DPR kemarin. 

Selanjutnya, alokasi anggaran yang disetujui tersebut akan dibawa ke Panitia Anggaran DPR.  Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjelaskan, alokasi sebesar itu diusulkan dengan pertimbangan subsidi pupuk anorganik tahun depan sangat besar.

Bahkan, ia  memperkirakan jika semua kebutuhan soal pupuk ini dipenuhi, maka  dana yang diperlukan mencapai Rp 24 triliun.

Namun, jikapun alokasi anggran itu tidak sepenuhnya dipenuhi nantinya, Anton  berharap ada kompensasi.  Misalnya, mengalihkan penggunaan pupuk anorganik menjadi pupuk organik.  "Bisa dikurangi tetapi harus ada kompensasi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut Anton menjelaskan,  anggaran itu akan digunakan untuk pembuatan rumah kompos sebanyak 10 ribu unit. Termasuk juga untuk penyediaan alat  pengadaan pupuk kompos, pengadaan sapi impor sebanyak 350 ribu ekor,  dan bantuan langsung ke petani. Sapi-sapi impor itu dimanfaatkan untuk memproduksi kompos dari kotoran sapi. sekaligus untuk memenuhi kebutuhan swasembada daging sapi 2014.

Menurut  Anton, penambahan sapi impor  tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan sapi dalam satu tahun . Selain ada tambahan dari  sapi hasil ternakan di dalam negeri.

Hanya saja, Anton menolak menjelaskan  asal 350 sapi impor itu.  "Dari mana saja, yang penting sehat." ujar Anton kepada Tempo.

DIAN YULIASTUTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

3 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

9 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

15 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

4 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

9 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

26 hari lalu

Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

26 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Pupuk Indonesia Bakal Bangun 2 Pabrik Pupuk NPK Berbasis Nitrat

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (keempat kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Mendag Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Wantimpres Wiranto (kanan) saat melepas keberangkatan pengiriman perdana produk amonium nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Pupuk Indonesia Bakal Bangun 2 Pabrik Pupuk NPK Berbasis Nitrat

Pupuk Indonesia akan membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada hari ini.


Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

Presiden Jokowi meresmikan PT Kaltim Amonium Nitrat (PT KAN), pabrik bahan baku peledak di Kalimantan Timur. Berikut serba-serbi PT KAN.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.