TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan bahwa kesediaan tanah di Indonesia untuk membangun rumah masih cukup minim. Hal ini akan menjadi tantangan dalam mewujudkan program 3 juta hunian yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut harus disediakan oleh Bank Tanah. Menurutnya, Bank Tanah perlu lebih proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.
"Dari Satgas Perumahan udah nagih-nagih karena mereka berpikir kita tanahnya masih banyak sekali, padahal tanah kita masih cukup minim untuk kelas pembangunan," ujarnya dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.
Suyus membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi yang hak pengelolaan (HPL)-nya tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa telah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pembangunan perumahan. Mereka akan memeriksa status kepemilikan tanah tersebut, dan jika terbukti merupakan milik negara, pembangunan dapat segera dilaksanakan.
"Semua aset, segala macam aset-aset pemerintah yang idle, yang belum dimanfaatkan mungkin nanti akan kita manfaatkan untuk pembangunan rumah," imbuhnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Ingin Jual Makanan Online? Ini Cara Daftar Merchant Shopee Food
