Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Ingin Ubah Kurikulum Matematika, Kenapa?

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ilustrasi anak SD. Tempo/Budi Yanto
Ilustrasi anak SD. Tempo/Budi Yanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki metode pembelajaran matematika, terutama di tingkat SD untuk meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa.

"Tadi Presiden menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki termasuk di dalamnya, ya konsekuensi untuk pelatihan guru matematika," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden, Mu'ti mengatakan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sains dan teknologi yang dapat tercapai melalui pengembangan pembelajaran matematika, terutama di kelas 1-4 SD.

Selain memperbaiki metode pembelajaran, Prabowo juga akan memberikan pelatihan terhadap guru matematika.

Presiden, kata Mu'ti, mengusulkan pembelajaran matematika dapat dikenalkan mulai dari tingkatan taman kanak-kanak (TK).

"Tadi ada tawaran bagaimana pelajaran matematika di tingkat SD, kelas 1-4, dan mungkin mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK," kata Mu'ti.

Saat disinggung terkait keberlanjutan kurikulum Merdeka Belajar seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Mu'ti mengaku belum ada pembahasan dengan Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar.

Masalah Skor PISA sampai Guru Honorer

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains).

"Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.  

Sedangkan untuk skor matematika, pada tahun 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022.  

“Skor PISA yang menurun makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik,” ucapnya.

Satriawan menambahkan, poin kedua yang perlu diperhatikan Prabowo-Gibran yakni menuntaskan rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Prabowo-Gibran perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi. Untuk PPPK, hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun,” katanya.  

Satriwan juga menyoroti janji Prabowo-Gibran yang akan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru negeri maupun swasta agar benar-benar diimplementasikan.

Ia juga menekankan agar kementerian yang bergerak di bidang pendidikan benar-benar membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, guru, dan tidak berpotensi menimbulkan komersialisasi.

“P2G juga meminta Mendikdasmen untuk membuat ‘Cetak biru tata kelola guru’, dengan lima isu utama dalam tata kelola guru adalah kompetensi guru, yang saat ini masih sangat rendah, melalui pola pelatihan berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan demi menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi,” ujar dia.

Ia juga mengatakan pentingnya rekrutmen guru yang memprioritaskan guru honorer, baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat menjadi ASN, dengan perlakuan dan kesempatan yang adil juga setara bagi guru sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Distribusi guru yang merata, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja serta memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok, perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesi agar terjamin keamanan dan kesehatannya juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan profesi guru agar semakin dihargai dan bermartabat di tengah masyarakat, di mana guru tidak lagi menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sebagai pendidik dan pahlawan tanpa tanda jasa.

Berikutnya: Literasi Sains Masih Rendah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan CISDI untuk Prabowo-Gibran di Sektor Kesehatan

3 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto (kiri) menuliskan pesan untuk komponen pertahanan disaksikan oleh Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (dua kiri), Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan (dua kanan), dan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn.) M. Herindra (kanan) dalam rangkaian acara penyerahan dan penerimaan memorandum jabatan menhan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA/Ade P. Marboen.
Catatan CISDI untuk Prabowo-Gibran di Sektor Kesehatan

CISDI memberikan sejumlah catatan untuk Prabowo-Gibran di bidang kesehatan.


Prabowo Janjikan Swasembada Pangan, Pengamat: Perlu Perencanaan Matang

51 menit lalu

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Prabowo merancang strategi nasional yang dapat mempercepat produksi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo Janjikan Swasembada Pangan, Pengamat: Perlu Perencanaan Matang

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menanggapi keinginan Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 5 tahun.


Deretan Menteri dan Wakil Menteri Berlatar Belakang TNI-Polri di Pemerintahan Prabowo

52 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat sertijab di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Prosesi sertijab yang dilakukan secara militer ini dihadiri oleh beberapa tokoh nasional dan juga menteri kabinet merah putih. TEMPO/Ilham Balindra
Deretan Menteri dan Wakil Menteri Berlatar Belakang TNI-Polri di Pemerintahan Prabowo

Kabinet Prabowo berkomposisikan pelbagai kalangan, seperti politikus, akademisi nonpartai, hingga mereka yang berlatar belakang militer-Polri.


Badan Haji dan Umrah akan Gunakan Gedung Kemenag di Thamrin sebagai Kantor

54 menit lalu

Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf saat menyampaikan keterangan usai hadir di pelantikan lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara Jakarta, Selasa 2 OKtober 2024. ANTARA/Livia Kristianti
Badan Haji dan Umrah akan Gunakan Gedung Kemenag di Thamrin sebagai Kantor

Kepala Badan Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan, Badan Haji itu sementara akan berkantor di Gedung Kemenag di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta


Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

58 menit lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

DPR telah menetapkan susunan anggota dan mitra kerja komisi-komisi untuk periode 2024-2029


Prabowo Lanjutkan Food Estate, Pengamat: Mustahil Berhasil dengan Cara Lama

1 jam lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Prabowo Lanjutkan Food Estate, Pengamat: Mustahil Berhasil dengan Cara Lama

Pengamat pertanian mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto yang akan melanjutkan program food estate untuk mencapai swasembada pangan.


LBH Medan Laporkan Petinggi Polda Sumut Atas Dugaan Pelanggaran Etik

1 jam lalu

LBH Medan melaporkan petinggi Polda Sumatera Utara ke Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Dok. Istimewa
LBH Medan Laporkan Petinggi Polda Sumut Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Dugaan pelanggaran etik muncul karena penanganan kasus korupsi seleksi PPPK di Kabupaten Langkat berjalan lambat.


GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

Usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Februari lalu.


Rekam Jejak Purnomo Yusgiantoro yang Ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi

3 jam lalu

Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Dasril Roszandi
Rekam Jejak Purnomo Yusgiantoro yang Ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi

Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi. Simak profil Purnomo berikut ini.


Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

3 jam lalu

Prabowo Subianto tak menyebutkan soal hak asasi manusia (HAM) dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Berbagai kalangan ragu Prabowo bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan di era Jokowi.
Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial lahir saat era pemerintahan presiden ke-7 Jokowi.