TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.
Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.
Menurut dia, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Muliaman mengatakan, Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman.
Menurut International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund (SWF) adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang. Sementara menurut Deutsche Bank Research, sovereign wealth funds atau state investment funds adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara yang memiliki, mengelola atau mengadministrasikan dana publik dan menginvestasikannya ke dalam aset-aset yang lebih luas dan lebih beragam.
Cikal Bakal Superholding seperti Temasek
Menurut Antara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Badan Danantara akan langsung di bawah Presiden Prabowo, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.
Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokusnya, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut pembentukan superholding BUMN masih dalam tahap kajian.
"Kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana," kata Tiko di Jakarta, Senin.
Tiko menyampaikan pembentukan superholding BUMN harus dilakukan secara matang.
Menurutnya, tujuan utama superholding adalah menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara, yang pengelolaannya profesional sehingga bisa menjadi perusahaan besar dan berstandar internasional.
"Kita tahu di dunia ada seperti Temasek (Singapura), ada seperti Khazanah (Malaysia). Kita yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain," ujarnya.
Tiko menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang fokus untuk menyelesaikan restrukturisasi, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).
"Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita. Harapan kita, nanti dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," ujar Tiko.
Tak hanya restrukturisasi, Kementerian BUMN juga akan ikut serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.
Menurut Tiko, program-program yang diusung oleh Prabowo akan diadopsi dan diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah BUMN.
Berikutnya: Rekam Jejak Muliaman dan Djenod
