TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Achmad Hanif Imaduddin, menyoroti dipanggilnya anak buah Haji Isam, Dudy Purwagandhi, oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara pada beberapa hari lalu. Pemanggilan tersebut diprediksi berkaitan dengan pemberian posisi menteri dalam kabinet Prabowo kepada Dudy yang notabene adalah CEO dari Jhonlin Air, salah satu unit bisnis dari gurita bisnis Haji Isam.
“Relasi antara Dudy, CEO JAT, dengan Haji Isam menunjukkan bahwa keduanya tidak lebih dari kolega Prabowo. Haji Isam pun juga terang2an mendukung Prabowo,” kata Hanif ketika dihubungi, Kamis, 18 Oktober 2024.
Sejumlah pihak memprediksi Prabowo bakal menempatkan Dudy sebagai menteri perhubungan (Menhub) yang baru, menggantikan Budi Karya Sumadi. Posisi Dudy yang notabene merupakan bos dari bisnis transportasi sendiri, kata Hanif, berpotensi tinggi menghadirkan conflict of interest. Meskipun, Jhonlin Air diketahui saat ini hanya beroperasi di Kalimantan. “Ini bisa menimbulkan benturan kepentingan, integritas Dudy pun patut dipertanyakan. Benturan semacam ini bukan hal asing dan bukan tidak mungkin,” ujar Hanif.
Selain itu, naiknya Dudy sebagai Menhub nantinya berpotensi membawa dampak ekonomi, seperti memicu kenaikan saham perusahaannya. Hanif menilai fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.
Oleh karena itu, Hanif kembali mempertanyakan terkait komitmen Prabowo untuk membentuk zaken kabinet, atau kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Kabinet gemuk tersebut, kata Hanif, tak lebih dari sekadar bancakan politik dan upaya balas budi Prabowo ketika sudah menjabat sebagai presiden.
“Alih-alih pembentukan kabinet zaken, pemilihan dan pengangkatan menteri ala Prabowo lebih tampak sebagai sarana akomodasi para elite dan balas budi atas dukungan selama Pemilu 2024,” ucapnya.
Sebelumnya Prabowo diketahui telah memanggil 108 nama ke kediamannya di Kertanegara untuk nantinya dapat mengisi posisi Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Badan dalam pemerintahan. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam dua hari, mulai dari Senin, 14 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Di mana Dudy sendiri diketahui hadir pada hari pertama.
Pilihan editor: Neraca Dagang RI Surplus USD 3,26 Miliar, Kepala BKF Sebut Hilirisasi Menunjukkan Hasil Positif
