TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendesak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang telah dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Dia menegaskan perjanjian itu harus selesai pada September 2024 ini.
“Enggak ultimatum, kita kasih tahu karena kalau pemerintah baru nanti akan lebih sulit lagi saya kira. Pak Prabowo (Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.
Biodiesel 50 atau B50 merupakan program menaikkan persentase minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen. Menjanjikan program itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mengklaim RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Pasalnya, pasokan solar akan digenjot dari kelapa sawit alias biodiesel. “Jadi soal CPO enggak penting lagi,” kata Zulhas.
Dalam perundingan IEU-CEPA, Zulhas mengatakan Indonesia telah banyak memenuhi permintaan Uni Eropa. Namun, kata dia, permintaan itu terus bertambah di setiap perundingan. Hal ini membuat perundingan menjadi alot. “Kita ingin IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga,” katanya. “Ya (selesai pekan ini), tapi kalau memang kita mau sananya enggak mau kan ya enggak bisa,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.
“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.
Soal deforestasi, Djatmiko berharap hal itu jadi salah satu komitmen yang diambil Uni Eropa. Hingga hari ini, dia mengakui belum mendapatkan komitmen itu. Namun dia mengakui isu ini memang tidak mudah. Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengalibrasi isu itu.
Untuk menyelesaikan hambatan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar yang bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu yakni dengan mengesampingkan isu-isu yang masih alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu masih fleksibel untuk mengalami perubahan.
Pilihan editor: Thomas Djiwandono Sebut Prabowo Lanjutkan IKN, Siapkan Anggaran Rp 15 Triliun
