TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori angkat bicara menanggapi rencana pembangunan pertanian modern yang digagas oleh Otorita IKN di ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.
"Yang jadi pertanyaan nanti siapa yang akan melakukan itu? Apakah Otorita IKN yang mengeksekusi rencana pertanian ramah lingkungan?" ujar Khudori saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 September 2024.
Khudori juga mengingatkan agar kebijakan pertanian modern harus didahului dengan perencanaan yang matang. Apalagi sudah ada pengalaman pemerintah gagal menjalankan program food estate karena tidak melalui proses perencanaan yang baik.
"Itu kan aspek perencanaan itu menjadi krusial, sering menjadi masalah dan tidak ada catatan keberhasilannya karena perencanaannya nggak bagus," katanya lagi.
Ia pun menekankan agar kebijakan pertanian modern menggunakan pendekatan ramah lingkungan atau smart agriculture dan harus dieksekusi oleh orang atau lembaga yang tepat. Apalagi, menurut dia, jika kebijakan tersebut hanya bergantung pada masyarakat setempat karena IKN bukan merupakan daerah penghasil pangan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, mengatakan sepuluh persen wilayah IKN adalah area produksi pangan atau wilayah pertanian. Hal tersebut tentunya akan menjadi target kebijakan untuk terus menggandeng generasi muda turut serta dalam mewujudkan swadaya pangan di IKN.
Saat ini, di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, Myrna mengamati bahwa kegiatan pertanian yang masih berlangsung sangat penting sebagai sumber pangan yang sehat bagi warga IKN. "Kami juga mendorong agar kegiatan pertanian ini bisa memperhatikan upaya-upaya untuk pengendalian perubahan iklim,” ucap Myrna dalam keterangan tertulis.
Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya
