Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar 38 Formasi CPNS Setjen Komnas HAM 2024 untuk Lulusan D3 hingga S1, Cek Rinciannya

image-gnews
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis 9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) membuka kesempatan lowongan kerja kepada lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 38 formasi yang disediakan, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, maupun penyandang disabilitas. 

Daftar Formasi CPNS Setjen Komnas HAM 2024

Mengutip Surat Pengumuman Kepala Biro Umum Setjen Komnas HAM Nomor: 18/KP.02.00/VIII/2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, berikut rincian jabatan, jumlah formasi, unit penempatan, dan persyaratan pendidikan CPNS Setjen Komnas HAM pada 2024: 

1. Auditor Terampil

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Pajak, D3 Administrasi Perpajakan, D3 Akuntansi Perpajakan, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Statistika, atau D3 Manajemen Pajak. 

2. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik. 

3. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik. 

4. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik. 

5. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan. 

6. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan. 

7. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan. 

8. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan. 

9. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan. 

10. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Komputer, S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Komputer, atau S1 Teknologi Informasi. 

11. Pengelola Keprotokolan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran. 

12. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran. 

13. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran. 

14. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 6.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran. 

15. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

16. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatra Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

17. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

18. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

19. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

20. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis. 

Pilihan Editor: Bappenas Buka 751 Formasi CPNS 2024, Tersedia untuk Lulusan D3 hingga S2

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


20 Tahun Pembunuhan Munir, Komnas HAM Ungkap Perkembangan Penyelidikan

3 jam lalu

Beberapa peserta Koferensi Human Rigth ke 7 mengunjungi Museum Munir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang pada Rabu 28 Agustus 2024. Museum ini berisikan foto-foto, sejarah perjuangan dan kisah kematian Munir. TEMPO/Fachri Hamzah
20 Tahun Pembunuhan Munir, Komnas HAM Ungkap Perkembangan Penyelidikan

Komnas HAM mengungkapkan perkembangan penyelidikan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang terjadi 20 tahun silam.


Gagap Seleksi CPNS Akibat Kendala Meterai Elektronik

7 jam lalu

Proses seleksi CPNS 2024 terganggu karena pendaftar kesulitan mengakses meterai elektronik.
Gagap Seleksi CPNS Akibat Kendala Meterai Elektronik

Pendaftaran CPNS 2024 mengalami hambatan serius akibat masalah pada meterai elektronik yang disediakan oleh Peruri.


Peruri Jamin e-Meterai yang Sudah Dibeli Tidak Hilang

8 jam lalu

Ilustrasi e-meterai. Foto: Skill Academy
Peruri Jamin e-Meterai yang Sudah Dibeli Tidak Hilang

E-Meterai yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital dan tidak memiliki masa kadaluarsa.


Daftar Formasi CPNS BMKG 2024 Beserta Gajinya

13 jam lalu

Sebelum melakukan tes BUMN tahap 1 pada  27 April mendatang, sebaiknya pelajari contoh soal TKD rekrutmen BUMN berikut ini. Foto: Canva
Daftar Formasi CPNS BMKG 2024 Beserta Gajinya

Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan BMKG meliputi jenjang Diploma 3 (D3), Sarjana atau Diploma 4 (S1/D4), dan Magister (S2).


Ini Alasan Banyak Orang Indonesia Ingin Jadi PNS, Gaji Bukan Faktor Utama

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ini Alasan Banyak Orang Indonesia Ingin Jadi PNS, Gaji Bukan Faktor Utama

Mengungkap temuan Kemenpan RB terkait alasan banyak orang Indonesia ingin menjadi PNS


Segini Kisaran Gaji PNS Pemda 2024 dan Tunjangannya

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Segini Kisaran Gaji PNS Pemda 2024 dan Tunjangannya

Berbagai jenis gaji, tunjangan, dan fasilitas yang berhak diterima PNS Pemda 2024


Dosen ITB Sarankan BKN Borong E-Meterai untuk Permudah Pendaftaran CPNS

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Dosen ITB Sarankan BKN Borong E-Meterai untuk Permudah Pendaftaran CPNS

Pendaftaran CPNS bermasalah pada pembelian dan penempelan materai elektronik hingga tenggat lamaran diperpanjang empat hari sampai 10 September 2024.


Layanan E-Materai Peruri Terganggu, Wamen BUMN Janjikan Perbaikan

1 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran tahun 2025, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, pembahasan permasalahan Indofarma. TEMPO/M Taufan Rengganis
Layanan E-Materai Peruri Terganggu, Wamen BUMN Janjikan Perbaikan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan lakukan perbaikan untuk memastikan layanan e-materai tidak terganggu.


Cara Cek Keaslian Meterai Tempel untuk Dokumen Seleksi CPNS 2024

1 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Kenaikan tarif materai ini dilakukan karena tarif materai tidak mengalami kenaikan selama 20 tahun. Meski naik, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan tarif bea meterai Indonesia dibandingkan negara lain  masih lebih rendah misalnya jika dibandingkan dengan Korea Selatan. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Cek Keaslian Meterai Tempel untuk Dokumen Seleksi CPNS 2024

Ketahui beberapa ciri umum dan khusus meterai tempel asli untuk dokumen seleksi CPNS 2024.


Daftar CPNS 2024 Boleh Pakai Meterai Tempel, Ini Syarat dan Tutorial Penggunaannya

1 hari lalu

Ilustrasi Meterai 2009-2014. Pajak.go.id
Daftar CPNS 2024 Boleh Pakai Meterai Tempel, Ini Syarat dan Tutorial Penggunaannya

Ketahui beberapa ketentuan dan tata cara pembubuhan meterai tempel yang sah untuk dokumen seleksi CPNS 2024.