TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu angkat bicara menanggapi klaim Presiden Jokowi bahwa kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bersih.
Bondan mengingatkan pemerintah bahwa daerah Kalimantan termasuk wilayah yang kerap terjadi kebakaran hutan. "Ingat Kalimantan masih menjadi lokasi langganan kebakaran hutan, yang bisa jadi salah satu sumber pencemar udara," kata Bondan saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Sebelumnya, Presiden menyebutkan indeks kualitas udara di IKN berada di angka 6, artinya sangat bersih dan baik untuk hidup. Jika dibandingkan dengan kondisi di ibu kota negara lain yang angka indeksnya di kisaran 50, menurut Jokowi, kualitas udara di ibu kota baru sangat baik. "Di sini memang udaranya sangat segar, fresh dan bersih dan itu bagus untuk kesehatan untuk usia."
Lebih jauh, Bondan mempertanyakan metode pengukuran polusi udara di IKN yang diklaim sangat bagus. Berapa alat pemantauan udara yang dipasang di wilayah itu. "Apakah datanya bisa diakses publik?" ujar dia.
Apalagi, menurut dia, saat ini tak ada data udara di IKN yang bisa diakses publik. "Bagaimana mau bilang dampak buruk atau baiknya jika tak ada base line data scientific yang digunakan?" ucapnya. Oleh sebab itu, ia menduga pernyataan Jokowi tersebut hanya sekadar klaim.
Sebab, berdasarkan data di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tak ada alat pantau udara di IKN. Sehingga klaim Kepala Negara soal udara baik di IKN itu perlu didipertanyakan. "Kita lihat tidak ada alat pantau udara yang bisa kita akses di lokasi IKN."
Pada laman resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLHK, kata Bondan, tercatatdata kualitas udara di Kecamatan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, per Selasa, 13 Agustus 2024, yang menunjukkan angka 35. Angka itu terhitung baik, namun merupakan representasi data udara di Balikpapan, bukan wilayah IKN.
Angka mutu udara 35 itu berada di Balikpapan, wilayah terdekat dengan lokasi pusat IKN. Persentase kualitas udara di IKN dapat dihitung berdasarkan alat pemantau yang dipasang di wilayah IKN. "Jadi acuan data udara bersih itu yang mana?" ucap dia.
Tak hanya itu, Bondan mengingatkan sumber utama polusi udara adalah pencemaran. Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah tak cukup menyatakan indeks kualitas udara. Tapi lebih dari itu, pemerintah harus punya rencana mengendalikan sumber pencemaran udara yang baik.
Apalagi contoh kegagalan pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan daerah di sekitarnya, kata Bondan, seharusnya menjadi pelajaran agar tak terulang di IKN. "Pencemaran udara di Jakarta menjadi pembelajaran untuk tidak diterapkan di IKN," ujar dia.
Untuk itu, Bondan menyatakan harus ada kerja sama antar-pemerintah yang konkret mengatasi polusi udara dan juga pemasangan peralatan pemantauan udara. "Jakarta saja butuh 43 alat pantau udara. Ini harus ditanyakan rencananya akan dipasang berapa alat pantau udara di IKN?" katanya.
Pilihan Editor: Terpopuler: Profil Taman Kusuma Bangsa IKN, Menteri-menteri Jokowi Komentari PMI Manufaktur Jeblok
