TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah menjabat hampir dua periode lamanya pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
Airlangga tidak menyebutkan secara spesifik alasan pengunduran dirinya, tapi dikatakan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan, salah satunya untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga dalam rekaman video yang diperoleh Tempo, Ahad, 11 Agustus 2024.
Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam sesi jumpa pers yang digelar di kantor pusat partai, Jakarta, Minggu malam, menegaskan status Airlangga Hartarto selepas dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum secara de jure tidak berubah sampai ada keputusan dari rapat pleno.
"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, seperti dikutip Antara
Doli mengatakan bahwa DPP Partai Golkar menargetkan rapat pleno itu berlangsung pada hari Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menepis isu adanya desakan dari pihak luar terhadap keputusan mundurnya Airlangga itu.
Ia mengatakan mundurnya Airlangga dilatari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga soliditas partai dalam proses transisi pemerintahan. Doli menyebut Airlangga akan berfokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai Menko. Supaya jalannya organisasi tidak terganggu," kata Doli di depan rumah dinas Airlangga, Kompleks Widya Chandra, Ahad, 11 Agustus 2024.
Sebagai Menko Perekonomian, kata dia, Airlangga lebih dibutuhkan perannya di kabinet untuk memudahkan proses transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kan banyak sekali program yang disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi-misi pemerintahan," ujar Doli.
Dalam beberapa bulan terakhir, Airlangga terlihat sibuk mengawasi uji coba makan bergizi gratis dan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran membahas sejumlah anggaran untuk pemerintahan mendatang masuk dalam RAPBN 2025.
ANTARA
Pilihan Editor Istana Garuda IKN Dikritik, Nyoman Nuarta: Kalau Baru Bisa Bikin Ruko Gak Usah Omong
